Usulkan Ratusan Unit Alat Bantu Difabel ke Kemensos RI

BENGKULU, RADARUTARA.ID - Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Bengkulu telah mengajukan usulan ratusan unit alat bantu difabel, kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI).

Usulan tersebut berdasarkan kebutuhan masyarakat, khususnya para penyandang disabilitas yang ada di Provinsi Bengkulu dan masih membutuhkan alat bantu untuk menujung kehidupan atau aktivitas sehari-hari.

Kepala Bidang (Kabid) Fakir Miskin Dinsos Provinsi Bengkulu, Bukhari mengungapkan, terdapat ratusan unit alat bantu difabel, yang telah diusulkan pihaknya ke Kemensos RI.

"Sesuai dengan usulan skala prioritas dari masyarakat, terutama para penyandang disabilitas, setidaknya total usulan mencapai 231 unit alat bantu kesehatan bagi kaum difable," ungkap Bukhari.

BACA JUGA:Penanganan ODGJ Dipercepat, Dinsos Jemput Laporan Warga

Menurut Bukhari, total usulan tersebut diantaranya 36 unit tongkat ketiak, 40 unit alat bantu dengar, 80 unit kursi roda, 16 unit tongkat tuna netra sendor, 25 unit walker dan 34 unit tongkat piramid.

"Usulan itu merupakan salah satu upaya kita untuk memenuhi ketersediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas," tegas Bukhari.

Bukhari menjelaskan, dalam upaya menjalankan program bantu rakyat Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, pihaknya sejak beberapa tahun terakhir telah menyalurkan ratusan unit alat bantu penyandang disabilitas dan yang berkebutuhan khusus.

"Berbagai jenis alat bantu yang dimaksud, seperti alat bantu dengar, kursi roda, tongkat piramid dan lainnya," jelas Bukhari.

BACA JUGA:Tiga ODGJ Dikirim ke RSJ, Dinsos Buka Laporan Baru Masyarakat

Bukhari menambahkan, tahun ini pihaknya kembali menyalurkan bantuan tersebut, dengan sasaran ratusan masyarakat sesuai usulan dan permintaan dari masyarakat yang membutuhkan.

"Hanya saja dalam penyalurannya, kita mengutamakan masyarakat dari keluarga tidak atau kurang mampu. Sehingga bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran," tambah Bukhari.

Lebih lanjut Bukhari mengemukakan, saat ini pihaknya banyak mendapat permintaan dari masyarakat, atas kebutuhan dari alat bantu disabilitas tersebut.

"Secara ketersediaan anggaran, kita dipastikan tak mampu mengakomodir atau memenuhi permintaan masyarakat tersebut. Maka dari itu, kita menyampaikan usulan kepada kementerian," demikian Bukhari.

Sumber: