Perkara Jembatan Tak Kunjung Dibangun, Kades Pagardin: Kami Serahkan ke Masyarakat!

RADARUTARA.ID- Disela memanasnya situasi Musrenbangcam RKPD TA 2025 di Kecamatan Ulok Kupai yang berlangsung pada Rabu (24/1) hari ini.

Keluhan hingga beberapa sikap juga disampaikan langsung oleh Kades Pagardin, Eko Pastrio, SH, kepada tim yang hadir di agenda Musrenbangcam RKPD TA 2025 di Kecamatan Ulok Kupai. Dalam kesempatan resmi, itu Kades, mengaku putus asa dan tidak tahu harus mengadu kemana lagi agar kerusakan yang terjadi kepada akses jembatan gantung di desanya, itu bisa diperbaiki atau ditangani oleh pemerintah.

Diakui Kades, sejak awal jembatan gantung di desanya, itu rusak dihantam banjir pada Tahun 2022, lalu. Sampai hari ini belum ada upaya konkret dari pemerintah untuk menangani akses jembatan gantung di desanya yang selama ini menjadi urat nadi bagi masyarakatnya itu. 

"Usulan sudah kita sampaikan. Bahkan usulan kita di tahun 2023, lalu sudah sempat di verifikasi oleh pihak BPBD Provinsi Bengkulu. Tapi kenyatannya hingga 2024, ini harapan yang diberikan oleh pihak BPBD Provinsi Bengkulu, itu hilang begitu saja tidak ada kabarnya lagi. Sementara masyarakat terus mendesak agar akses jembatan gantung di desa kami yang sedang rusak, itu segera dibangun," terang Kades, dengan nada kecewa.

BACA JUGA:Memanas! Ketua APDESI Bengkulu Utara Ngamuk dan Gebrak Meja di Musrenbangcam Ulok Kupai, Ini Gara-garanya

Dalam konteks, ini Kades, memastikan, pihaknya tidak muluk-muluk menuntut pemerintah dalam menangani akses jembatan gantung di desanya tersebut.

"Tidak perlu dibangun permanen, kondisi semula bisa diperbaiki saja kami sudah bersyukur. Masalahnya jembatan itu akses satu-satunya masyarakat kami untuk menjangkau fasilitas pendidikan, kesehatan, perkantoran dan perekonomian. Jika pemerintah tidak percaya dengan kesulitan yang dirasakan oleh warga kami bisa di cek langsung ke lapangan," imbuhnya.

Lebih jauh Kades, tak bisa berbuat banyak untuk memperjuangkan pembangunan jembatan gantung di desanya yang saat ini nyaris putus itu.

"Sekarang kami serahkan ke masyarakat bagai mana menilai (pemerintah)," demikian Kades.*

Sumber: