Masyarakat Indonesia Gampang Tergiur Investasi Ilegal yang Meresahkan, Ternyata Ini Alasannya

RADARUTARA.ID - Diharapkan pemerintah akan memberikan perhatian serius kepada para korban investasi ilegal dan pinjaman online ilegal karena kerugian dari korban investasi ilegal terus meningkat.

Menurut Direktur Pelatihan Association Of Certified Fraud Examiner (ACFE) Indonesia Chapter, Budi Santoso, upaya pemulihan aset masyarakat yang menjadi korban investasi ilegal dan pinjol ilegal akan menyampaikan pesan kuat bahwa pemerintah sangat serius dalam melindungi hak dan kepentingan warganya. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa yang lebih penting adalah untuk menjaga integritas pasar keuangan Indonesia.

Budi mengungkapkan bahwa besarnya kerugian akibat investasi ilegal dan pinjol ilegal menunjukkan adanya masalah serius dalam sistem keuangan kita.

BACA JUGA:Kini Kehilangan Pekerjaan Tak Perlu Khawatir Lagi, Ajukan Lewat JKP Ada Jutaan Rupiah Setelah di PHK

Ia menyebutkan bahwa digitalisasi yang cepat, kurangnya literasi keuangan, dan lemahnya regulasi telah menyebabkan pertumbuhan investasi ilegal dan pinjol ilegal di Indonesia. Menurut Budi, kita saat ini berada dalam keadaan darurat terkait investasi ilegal dan pinjol ilegal, dan oleh karena itu diperlukan penanganan khusus yang tidak biasa.

Budi juga mengatakan bahwa Indonesia, seperti negara-negara lain, menghadapi tantangan dengan skema investasi ilegal atau penipuan. Faktor budaya dan ekonomi memperbesar isu ini.

Dari perspektif budaya, struktur komunitas yang tradisional mendorong orang untuk percaya pada rekomendasi teman atau keluarga tanpa verifikasi yang memadai, yang memfasilitasi penyebaran skema penipuan. Dari segi ekonomi, banyak orang tertarik pada peluang investasi yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan tanpa pemeriksaan yang memadai.

BACA JUGA:Saldo Dana Gratis Tercepat, Cuma 5 Menit di Aplikasi Ini Hasilkan Semburan Uang Sungguhan Loh!

Menurut Budi, ada tiga jenis investasi ilegal yang paling umum terjadi di Indonesia: skema ponzi, perusahaan investasi tanpa lisensi, dan penipuan online.

Ia mengusulkan beberapa tindakan yang bisa dilakukan pemerintah dan lembaga keuangan untuk memulihkan kerugian masyarakat dari investasi ilegal tersebut, termasuk pemulihan aset dan likuidasi, tindakan hukum, dana kompensasi, dan kerja sama internasional.

Budi juga menyoroti pentingnya penguatan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatur aktivitas investasi dan memberlakukan sanksi yang ketat bagi pelaku yang melanggar pedoman.*

Sumber: