Kades dan BPD Diminta Hindari Konflik

BENGKULU RU.ID - Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diminta untuk dapat menghindari konflik. Permintaan ini lantaran di tingkat desa rentan terjadi konflik internal, yang berdampak pada pengelolaan dana desa (DD) sehingga program di desa terkadang tidak sesuai harapan masyarakat. 

Wakil Gubernur Bengkulu, Dr. E. H. Rosjonsyah mengatakan, bahkan ketika konflik berkepanjangan terjadi, malah masyarakat yang menjadi korban. Harusnya antara Kades atuapun perangkat desa dengan BPD ini selalu bersinergi.

"Maka dari itu yang namanya peningkatan kapasitas para Kades dan BPD penting dilakukan," ungkap Rosjonsyah, Jum'at (1/7).

Menurutnya, dengan peningkatan kapasitas itu, secara tidak langsung pemahaman antara Kades dan BPD dapat terbangun. Sehingga program yang dicanangkan di tingkat desa secara otomatis tersinkronkan.

"Disamping itu perpecahaan antara kades dan BPD dapat dihindari, dan pembangunan desapun berjalan maksimal," katanya.

Sementara Ketua Yayasan Biru Bengkulu, Andi Wijaya mengemukakan, pemberian kapasitas kades dan BPD lebih menekankan pada pemahaman tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Sehingga pembangunan desa menjadi lebih efektif dan tidak menimbulkan persoalan dibelakang hari. Metode pelatihan yang dilakukan, diambil dari semua pengalaman masing-masing.

"Hasil pengalaman itu dibahas dan dicarikan solusinya, agar tidak terjadi persoalan yang berlarut-larut. Dalam pelatihan untuk peningkatan kapasitas Kades dan BPD ini kita juga memberikan pelatihan tentang managemen pengelolaan DD. Tujuannya supaya dalam pengelolaan DD tepat sasaran dan tepat guna," demikian Andi. (tux)

 

Sumber: