Penyelesaikan Konflik Agraria PPPBS Vs PT DDP Dinilai Penting

BENGKULU RU.ID - Konflik agraria antara masyarakat Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Pejuang Bumi Sejahtera (PPPBS) dengan PT Daria Dharma Pratama (DDP), dinilai bagian terpenting untuk turut diselesaikan. Demikian disampaikan Direktur Akar Law Office (ALO), Zeliq Hamka, Kamis (26/5).

\"Sama-sama kita ketahui jika saat ini 40 orang PPPBS sudah dibebaskan melalui skema Restorative Justice (RJ). Meskipun demikian permasalahan agrarianya belum terselesaikan. Dimana konflik agraria itu muncul akibat ketimpangan penguasaan lahan, penghisapan sumber daya alam dan manusia, hingga mata pencaharian petani harus diselesaikan,\" ungkap Zeliq.

Menurutnya, penyelesaian dengan paradigma yang radikal melalui kebijakan Landreform atau Reforma Agraria yang tercantum dalam UUPA. Tujuan dari reforma agraria ini untuk memperkuat kepemilikan tanah, khususnya bagi petani serta keberdaulatan dan kesejahteraan petani terhadap lahannya.

\"Sehingga kedepan tingkat kehidupan petani kecil meningkat,\" ujarnya.

Jangan sampai, lanjut Zeliq, ketimpangan itu terus-terusan menghamat kemajuan ekonomi petani kecil. Makanya konflik agraria ini mesti diselesaikan secara objektif, sebagai satu soal keharusan mutlak bagi negara untuk mencapai keadilan agraria bagi petani kecil dan buruh tani. Jadi bagaimana hak-hak masyarakat atas tanah dan penghidupan terus disuarakan.

\"Berkaitan dengan pembebasan 40 orang petani, dalam prosesnya banyak pihak yang terlibat untuk mendorong upaya pembebasan melalui skema RJ tersebut. Seperti Gubernur Bengkulu dan Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko yang secara intensif melakukan koordinasi dengan Polda Bengkulu dan juga Polres Mukomuko,\" sampai Zeliq.

Lebih jauh dikatakannya, tentu upaya dan proses pembebasan tersebut pihaknyapun menyambut baik. Saat ini pihaknya menargetkan bagaimana memulihkan kondisi psikis 40 orang anggota PPPBS.

\"Terlebih mereka adalah tulang punggung keluarga. Selain itu, kita tidak ingin serangkaian tuduhan tindak pidana kepada 40 orang mengaburkan persoalan agraria yang menjadi akar permasalahan sebenarnya,\" singkatnya. (tux)

Sumber: