Waspadai Apatisme di Pilkades

ARGA MAKMUR RU.ID - Potensi apatisme pemilih di Pilkades Bengkulu Utara (BU), 6 Juni mendatang, patut diwaspadai. Amino balon yang mendaftar, bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan pemilih atas kontestasi yang bakal dihelat 183 desa di daerah itu.

Belum lagi, soal rentet kasus yang nyatanya, motor praktik rasuah dana desa, adalah mereka yang berkecimpung di lingkungan pemerintah desa. Khusunya oknum kades yang sudah banyak menjadi koruptor atas putusan pengadilan Tipikor.
Pengamat Hukum Tata Negara, Elektison Somy, menegaskan, kiprah desa dan Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa atau PPKD, sangat penting dalam mendongkrak angka partisipasi pemilih nantinya. Menurutnya, perlu langkah-langkah serius, agar kontestasi yang sudah menggunakan uang negara itu, nyatanya tidak dilakukan untuk membuat antusiasme di lingkungan mata pilih.

\"Karena tolok ukur kualitas pesta demokrasi, adalah partisipasi pemilih,\" ujarnya, kemarin.

Stake holder terkait, lanjut Somy, sangat penting melakukan langkah-langkah konkret, guna menjawab potensi penurunan trust pemilih pada Pilkades yang bisa saja disebabkan, dengan rentet kasus korupsi oleh kades, amoral, sampai dengan fakta nuansa sentralistik poros politik yang dipungkas dengan keberadaan balon tunggal. Atau, kata dia lagi, fakta sama sekali tidak ada bakal calon yang mendaftar.

\"Dinamika itu, harus dikaji serius dan dijawab dengan tata cara yang pas. Agar pemilih yakin, bahwa berpartisipasi di Pilkades itu sangat penting, sebagai masyarakat demokrasi,\" terangnya.

Tak hanya itu juga, langkah mengantisipasi praktik korupsi, juga dilakukan pada tahapan Pilkades. Ini pun, kata dia, bisa menggerus potensi \"golongan putih\" yang bisa saja merupakan jawaban pemegang kedaulatan tertinggi demokrasi, saking sudah tidak percaya dengan duta-dutanya. Ini harus diantisipasi. Karena mungkin saja, bisa terjadi.

\"Caranya, misal dilakukan paparan kepada publik, tentang konsep cegah korupsi oleh para kandidat. Selanjutnya, gencarkan sosialisasi kepada masyarakat di ruang publik, seperti media massa. Karena cost demokrasi memang harus tinggi. Karana cermin, mampu merangkul dan memfasilitasi hak-hak politik rakyat selalu pemilih suara,\" pungkasnya. (bep)

Sumber: