Perekonomian Bisa Mati, Telusuri Kelangkaan Solar

Perekonomian Bisa Mati, Telusuri Kelangkaan Solar

BENGKULU RU.ID - Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Bio Solar dengan ditandai antrian panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), yang terjadi di Provinsi Bengkulu bisa menyebabkan perekonomian menjadi mati. Disisi lain Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu bakal melakukan penelusuran untuk menyikapi kelangkaan bio solar yang hampir setiap tahun melanda. Sekdaprov Bengkulu, Drs. Hamka Sabri, M.Si menilai pengaturan agar masyarakat tetap mendapatkan bio solar memang harus dilakukan. \"Karena perekonomian di daerah kita bisa mati jika bio solar tidak ada dan tidak diatur. Mengingat cukup banyak masyarakat sebagai pengguna solar, terutama yang berprofesi sebagai sopir angkutan batu bara,\" ungkap Hamka. Menurutnya, selain itu ketika pembagian bio solar ini tidak diatur, bisa-bisa menyebabkan konflik di tengah-tengah masyarakat. \"Maka dari itu saat ini kita fokus pada pengaturannya dulu, sehingga bio solar tetap bisa diperoleh masyarakat. Jangan sampai nantinya akibat kondisi ini kelumpuhan ekonomi terjadi,\" kata Hamka. Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Tantawi Dali, S.Sos, MM mengatakan, kondisi sulitnya bagi masyarakat mendapatkan bio solar bakal segera ditindaklanjuti pihaknya. Tentunya dengan memanggil sejumlah pihak seperti Dinas ESDM, Pertamina, dan pihak-pihak terkait lainnya supaya kondisi ini bisa teratasi. \"Sebenarnya bio solar ini tidak langkah, karena di daerah lain malah tersedia. Hanya di provinsi kita ini saja bio solar kerap sulit didapatkan. Namun dalam tindaklanjut nantinya kita lakukan rapat internal terlebih dahulu. Yang jelas ini harus ditindaklanjuti, karena tidak sedikit masyarakat yang mengandalkan bio solar untuk menopang perekonomian,\" tegasnya. Lebih jauh dikatakannya, berkaitan dengan informasi adanya pengurangan kuota bio slar untuk Provinsi Bengkulu, sebenarnya ini yang menjadi tugas pemerintah ketika hal itu terjadi. \"Jangan diam saja, usulkan penambahan kuota. Kita berharap pemerintah harus mencari langkah konkrit untuk solusi masalah ini,\" demikian Tantawi. (tux)  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: