Kabarnya Bakal Ada Perkebunan Kelapa Sawit di Enggano

BENGKULU RU.ID - Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara yang memiliki luas sekitar 40.600 hektar (Ha), diwacanakan bakal ada perkebunan kelapa sawit. Bahkan wacana tersebut saat ini telah mulai dijajaki, walaupun dalam perjalanannya tetap menuai pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat yang mendiami salah satu pulau terdepan di Indonesia tersebut. Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kecamatan Enggano, Redy Heloman Kaitora, S.Sos mengatakan, yang bakal membuat perkebunan kelapa sawit di Pulau Enggano ini adalah PT Sumber Enggano Tabarak. \"Sejauh ini pihak perusahaan sudah mulai menjajaki rencana tersebut,\" ungkap Redy dihubungi via ponsel, Selasa (8/2). Menurutnya, terkait perkebunan kelapa sawit yang dimaksud, pihaknya selaku pemerintahan desa tentunya mengikuti keputusan pemerintah. Dalam artian selagi perusahaan mengikuti peraturan yang berlaku terkait pendirian perkebunan kelapa sawit seperti izin HGU, AMDAL, dan perizinan lainnya, maka tidak juga ada kewenangan bagi pihaknya untuk menolak. \"Tapi kita tetap mengingatkan ketika perkebunan kelapa sawit itu terealisasi, maka dari sisi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di Pulau Enggano ini harus benar-benar terjamin. Walaupun dalam penjajakan yang telah dilakukan perusahaan, mayoritas masyarakat di Pulau Enggano ini setuju dengan perkebunan kelapa sawit tersebut,\" kata Redy. Disinggung soal adanya warga yang menolak, Redy menilai sudah biasa terjadi. Namun perlu disadari bersama, yang namanya pembangunan pasti ada dampak positif dan negatifnya. \"Nah pada dampak negatif inilah bagaimana kita bisa meminimalisir. Kalau memang itu untuk kemajuan daerah kita, kenapa kita harus keberatan,\" tegas Redy. Permasalahan ini, sambung Rendy, harus disikapi secara bijak. Karena tidak mungkin juga generasi saat ini hanya mewariskan kemiskinan kepada generasi penerus. \"Sebaliknya pada saat keberadaan perkebunan kelapa sawit itu bisa menyejahterakan masyarakat Enggano, apakah kita harus tetap menolak. Sementara kita tahu sendiri kondisi masyarakat saat ini,\" sesalnya. Ia menambahkan, kalaupun ketakutan soal dampak negatif, tentunya sudah ada tim ahli yang mengkaji, dan tentunya pemerintah juga memiliki kajiannya sendiri. \"Intinya ketika pemerintah menyetujui perkebunan kelapa sawit itu, kita di Enggano mengikuti. Perlu juga kita tekankan, jangan cuma kebunnya saja yang dibangun, pabrik CPO-nya juga,\" sampai Redy. Berkaitan dengan luasan lahan perkebunan kelapa sawit itu, tentunya belum final karena masih dalam tahap penjajakan. Jadi tidak benar itu kalau dikatakan setengah dari luas Pulau Enggano. \"Dulu di Enggano ini sudah beberapa kali ada penolakan seperti itu, seperti rencana pembangunan Lapas korupsi dan peluncur roket,\" bebernya. Tak jauh berbeda juga disampaikan Ketua Lembaga Adat Enggano, Harun Ka\'arubi, bahkan Ia memastikan jika mayoritas masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan lainnya setuju rencana perkebunan kelapa sawit itu. \"Karena dengan perkebunan kelapa sawit itu nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Enggano,\" jelas Harun. Lebih jauh dikatakannya, kalau hanya mengandalkan komoditi yang ada seperti pisang, ataupun bersumber dari laut, maka kondisi masyarakat Enggano hanya seperti ini-ini saja. \"Padahal sama-sama kita rasakan dengan komoditi yang ada saat ini, untuk menguliahkan anak saja kita susah. Kemudian kalau rencana investasi itu juga ditolak, maka masyarakat Enggano kondisinya tidak berubah-ubah,\" singkatnya.

• Jangan Ubah Enggano Jadi Kebun Sawit

SEMENTARA itu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Bengkulu mengutuk rencana perkebunan kelapa sawit skala besar di Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara. Pasalnya selain berpotensi merusak ekosistem kawasan, kehadiran komoditas itu diyakini dapat membuat wilayah masyarakat adat setempat bakal semakin tergerus. \"Kabar tentang rencana pembukaan perkebunan tersebut telah beredar di masyarakat. Bahkan telah ada aktivitas berupa pertemuan antara warga dan pihak perusahaan yang hendak berinvestasi. Permintaan kita jangan ubah Enggano jadi pulau kelapa sawit,\" ungkap Ketua Dewan AMAN Wilayah Bengkulu, Rafli Zen Kaitora, Selasa (8/2). Menurutnya, dari data yang didapat, usulan pembukaan perkebunan sawit itu rencana mencaplok lahan di Pulau Enggano hingga seluas 15 ribu hektare atau hampir setengah kawasan pulau Enggano yang cuma memiliki luas 39 ribu hektare. Tahun 2017 lalu, seluruh kepala suku di Enggano telah membuat keputusan bersama untuk menolak munculnya perkebunan sawit di Pulau Enggano. \"Bukan hanya kepala suku, tetapi ketua lembaga adat, camat dan BKSDA ikut menandatangani Deklarasi Pelestarian dan Penyelamatan Pulau Enggano pada tahun itu. Tindaklanjut deklarasi itu lahirnya Keputusan Kepala Suku Masyarakat Adat Pulau Enggano No 02/KPS/Ka.S/E/2009 tentang Pengolahan Sumber Daya Alam, Satwa, dan Hewan serta Pembukaan Lahan, Pengelolaan dan Pelestarian Kawasan Pesisir Pulau Enggano,\" bebernya. Dibagian lain, Ketua Badan Pelaksana Harian AMAN Wilayah Bengkulu, Deftri Hardianto menyebutkan bahwa penolakan masyarakat yang mendiami Pulau Enggano itu seharusnya segara direspons pemerintah daerah. Karena sebagai yang memiliki hak atas wilayah adatnya. Penolakan masyarakat adat Enggano itu telah memiliki kajian kearifan dan mengedepankan kehidupan masyarakat. \"Bengkulu mestinya bangga dengan keunikan dan kekhasan serta kekayaan Pulau Enggano. Suara rakyat jauh lebih penting ketimbang rencana investasi yang sementara. Apalagi saat ini sedang bergulir rencana pembuatan peda mengenai Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Enggano di Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara,\" tutupnya. (tux)  

Sumber: