Bansos Covid Rawan Ditunggangi

ARGA MAKMUR RU - Pengawasan pemilu kepala daerah yang rencananya akan digelar Rabu, 9 Desember 2020, mesti mendapatkan pencermatan serius Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pasalnya, momen politik itu bersamaan dengan bencana non alam pandemi Covid-19 yang secara otomatis, bersamaan dengan momen banjir bantuan. Politisisasi program yang berkaitan dengan orang banyak cenderung merugikan kontestan lain sehingga membuka peluang penyelenggaraan kontestasi politik yang tak fair. Koordinator Divisi Hukum dan Pencegahan Bawaslu Bengkulu Utara (BU), Tugiran, S.Pd, M.Pd, saat dibuncangi Radar Utara tak menyangkal kerentanan politisasi bantuan sosial dalam pilkada tahun yang notabene di tengah pandemi virus. Pasalnya, bersamaan dengan asa politik kontestan, berbarengan juga upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian masyarakat dengan program jaring pengaman sosial. \"Ini perlu menjadi komitmen besar, semua pihak. Bawaslu, sudah otomatis akan aktif. Jangan sampai menimbulkan ketimpangan ruang, yang antar pure social dengan politisasi anggaran, bantuan dan program. Sangat tipis sekali,\" kata Tugiran, di kantornya, kemarin. Tugiran juga menyampaikan, pihaknya sudah dua kali melayangkan imbauan kepada pemerintah daerah, terkait potensi pelanggaran itu. Langkah-langkah ini, terus dia, menjadi bagian dari kerja \"wasit pemilu\" dalam tataran pencegahan. \"Dan Bawaslu akan all out di tengah pandemi ini. Karena kita dihadapkan dengan situasi yang memang memerlukan kerja yang maksimal dalam situasi ruang gerak secara fisik yang dibatasi. Tapi secara regulasi, ruang gerak pengawasan tetap akan maksimal,\" pungkasnya. (bep)

Sumber: