Pemkab Lebong Salurkan Bantuan Untuk ODP

TUBEI RU - Pemerintah Kabupaten Lebong menyalurkan bantuan bagi warga yang terdampak Covid-19, terkhusus kepada 4 Orang Dalam Pemantauan (ODP) di kabupaten ini, pada Rabu (6/5). Pantauan RU, penyaluran bantuan berupa beras dan mie instan itu, disalurkan langsung oleh Bupati Lebong, H. Rosjonsyah, SIP, M.Si didampingi Sekretaris Daerah (Sekda), Mustarani Abidin, SH, M.Si, Kapolres Lebong, AKBP. Ichsan Nur, SIk, perwakilan TNI dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, selanjutnya bantuan tersebut diterima oleh masing-masing camat di kantor bupati setempat. Usai penyaluran bantuan tersebut, Bupati mengatakan, bantuan nantinya akan disalurkan secara merata dan tepat sasaran kepada seluruh Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Lebong yang terdampak Covid-19. \"Saya telah menginstruksikan Dinas PMDSos, camat, lurah dan kades untuk mendata calon penerima di masing-masing desa/kelurahan. Bantuan ini akan berlanjut, semua masyarakat akan kita bagi. Kita tidak melihat siapa. Akan kita bagi. Tentunya warga yang terdampak Covid-19,\" kata Bupati. Lanjut Rosjonsyah, pemerintah akan berupaya agar bantuan tersebut bisa disalurkan sesegera mungkin dan masyarakat Lebong diharapkan bersabar. Mengingat adanya tahapan yang mesti dilaksanakan untuk merealisasikan Belanja Tak Terduga (BTT) sesuai dengan regulasi dan peraturan yang berlaku. \"Tentu kita harus memvalidasi terlebih dahulu datanya, agar jangan sampai bantuan yang kita salurkan itu tumpang tindih. Warga yang sudah mendapatkan BLT dari pemerintah pusat, atau PKH tentu tidak lagi menerima bantuan dari pemerintah daerah,\" ungkapnya. Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial (PMDSos), Reko Haryanto, S.Sos, M.Si dikonfirmasi usai kegiatan menerangkan, jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau jumlah warga yang miskin dan rawan miskin di Kabupaten Lebong mencapai 10.780 KK. Sekitar 6 hingga 7 ribuan sudah mendapatkan bantuan berupa PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). \"Sisanya sekitar 4000 kepala keluarga yang kita prioritaskan untuk mendapatkan bantuan terdampak Covid-19 yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi,\" terang Reko. (cw1)

Sumber: