Dewan Desak Bupati BU Evaluasi Kepala BKP-SDM

ARGA MAKMUR RU - Gesekan legislatif dan eksekutif, belum saja berhenti. Teranyar, legislatif menilai statement yang dilontarkan Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) Bengkulu Utara (BU), Drs. H. Setyo Budi Raharjo, MM, merupakan satu sikap yang perlu disikapi serius. Bahkan dewan meminta agar kepala daerah mencopot pejabat yang juga sempat menjadi sorotan tahun lalu dalam aksi demo berjilid-jilid 2019 lalu itu. \"Dengan tidak mengurangi atensi kami pada Honorer k2, kami meminta penjelasan maksud dari makna dewan \"HARUS MELAPOR PADA BUPATI\" mengenai rencana hearing yang dilontarkan kepala BKP-SDM itu. Kami juga meminta pihak eksekutif mengevaluasi yang bersangkutan (Setyo Budi Raharjo,red),\" kata Ketua Komisi I DPRD BU, Febri Yurdiman, kemarin. Dia menambahkan, pemahaman akan penyelenggara pemerintahan di daerah yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinilai Febri bukan sebatas formalitas. Menurutnya implementasi atas amanah undang-undang itu pun perlu dibarengi dengan pemahaman, para organisasi perangkat daerah selaku pembantu kepala daerah. \"Jangan sampai nanti salah kaprah. Semua ada tatanan dan kewenangan dalam penyelenggaraan roda pemerintahan,\" tegasnya. Disinggung soal langkah dewan atas persoalan honorer K-2 yang tengah berjuang, untuk memiliki penghasilan yang lebih layak? Febri menegaskan persoalan yang terjadi antar penyelenggara daerah itu, tetap harus menjadi atensi bersama untuk mendapatkan dan atau memberikan solusi terbaik, agar persoalan yang terjadi bisa disikapi dengan bijak. \"Persoalan honorer ini tetap harus menjadi satu hal yang utama,\" terangnya. Kepala BKP-SDM BU, Drs H Setyo Budi Raharjo, MM, tak mau memberikan komentar soal statementnya yang kini menjadi kemelut. \"Aku tidak mau jawab booooos.. trim,\" singkat Budi via aplikasi WhatsApp. (bep)

Sumber: