Pemerintah Diminta Buat Kebijakan Dongkrak Harga Karet

BENGKULU RU - Anggota Komite II DPD RI, Hj. Riri Damayanti John Latief, S.Psi menilai, Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi ataupun Kabupaten/Kota harus turut membuat kebijakan dalam mendongkrak harga jual komoditi karet yang dihasilkan para petani. Sehingga keluhan petani dengan rendahnya harga jual karet tidak terus-terusan menjadi keluhan. \"Terlebih, beberapa daerah di Provinsi Bengkulu ini, tidak sedikit masyarakat yang perekonomiannya bersumber dari komoditi getah karet. Contohnya saja masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara. Nah, di sini Pemerintah harus hadir dalam menjawab keluhan petani dengan masih rendahnya harga jual karet. Bisa seperti dengan mengambi kebijakan, demi meningkatnya ekonomi masyarakat,\" kata Riri, Mingu (2/2). Menurutnya, kebijakan pemerintah untuk mendongkrak harga jual karet harus segera dilakukan. Jangan sampai Pemerintah malah terkesan lepas tangan. Ia berharap pemerintah dapat membuat masterplane dalam rangka menaikkan harga komoditas karet, seperti melakukan upaya mendirikan pembangunan pabrik atau pengelolaan karet menjadi barang jadi. \"Kalau melihat bahan baku karet, daerah kita ini cukup melimpah. Jadi Provinsi Bengkulu sudah sangat layak untuk mendirikan pabrik sendiri, guna mengurangi cost pengiriman barang ke pabrik dan menyetabilkan harga karet dari monopoli harga jual di pabrik karet. Harga jual karet saat ini di kalangan petani sekisar Rp 6.000 per Kg, sedangkan tengkunglak menjual harga Rp 8.600 per Kg,\" terang Riri. Lebih jauh dikatakannya, selain itu petani juga mengeluhkan banyaknya penyakit yang akhirnya membuat pohon karet mereka rusak, hingga berujung pada kematian. \"Petani karet butuh juga bantuan pemerintah dalam upaya memberantas penyakit tananam karet. Tapi yang jelas, harga karet ini turut menentukan upaya pemberantasan kemiskinan di Bengkulu,\" singkatnya. (tux)

Sumber: