PLN

Arie - Sumarno Dilantik 20 Februari 2025, Dilanjutkan Ikuti Agenda Retreat dengan Presiden Prabowo

Arie - Sumarno Dilantik 20 Februari 2025, Dilanjutkan Ikuti Agenda Retreat dengan Presiden Prabowo

Arie - Sumarno Dilantik 20 Februari 2025, Dilanjutkan Ikuti Agenda Retreat Dengan Presiden Prabowo --

ARGA MAKMUR, RADARUTARA.ID - Pasangan Arie - Sumarno dalam waktu dekat akan resmi dilantik oleh Presiden Prabowo menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara di Istana Negara, Jakarta.

Hal itu disampaikan langsung Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Aria bahwa kepala daerah terpilih akan dilantik serentak pada 20 Februari 2025 mendatang.

Usai dilantik, Kada tersebut akan menjalani pembekalan atau retreat yang akan dilaksanakan usai sehari setelah pelantikan.

Kegiatan retreat ini direncanakan dilaksanakan di Akmil Magelang, Jawa Tengah, mulai 21 Februari 2025.

"Kepala Daerah terpilih sebanyak 505 orang mulai dari Gubernur, Bupati dan Walikota akan dilantik pada 20 Februari 2025 dan dilanjutkan pembekalan bersama bapak Presiden Prabowo," katanya.

Terpisah, Arie Septia Adinata yang merupakan Bupati terpilih Bengkulu Utara membenarkan informasi tersebut.

Bahwasanya pihaknya setelah dilantik oleh Presiden bersama kepala daerah terpilih lainnya akan menjalani pembekalan.

"Informasinya begitu, jadwalnya mulai tanggal 21 - 28 Februari 2025 kami menjalani pembekalan bersama Presiden Prabowo di Magelang," ucap Arie saat dibincangi di rumah Pribadinya, Minggu (9/2/2025).

Disinggung soal bocoran materi pembekalan yang akan dilaksanakan di Magelang, Arie yang saat ini menjabat Wakil Bupati Bengkulu Utara itu belum bisa menjelaskan secara detail.

Hanya saja, pembekalan itu mungkin terkait soal mengelola anggaran daerah yang efisiensi dan sinergi dengan pemerintah pusat.

Melihat kegiatan retreat yang dilaksanakan para menteri kabinet Merah Putih sebelumnya, Arie mengatakan ada pembekalan khusus dari Presiden Prabowo terutama soal kedisiplinan dan bagaimana menunjukkan jiwa kepemimpinan dalam membangun sebuah negara.

"Soal itu kita belum tau, mungkin bisa jadi sinkronisasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat soal mengelola anggaran daerah,"pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: