Soal BOS, Kepsek Rentan Intimidasi

ARGA MAKMUR RU - Walau skema pengucuran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tak lagi melalui daerah, namun langsung ke rekening sekolah, persis seperti transfer Dana Desa (DD) tahun ini. Keberadaan kepala sekolah, tetap saja rentan menjadi obyek intimidasi oknum pejabat. Meski sulit untuk melancarkan aksi \"sunat menyunat\" seperti diterangkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Salah satunya dengan praktik melancarkan governance issue diketahui tingkat ‘kreativitasnya’ tinggi. Ketua Komisi 1 DPRD Bengkulu Utara (BU), Febri Yurdiman, SE, meyakini modus nakal yang sempat dilontarkan oleh Menkeu Sri Mulyani itu, tak terjadi di daerah. Hanya saja, lanjut dia, kemungkinannya tetap saja ada. Apalagi, dasar peralihan skema penyaluran dana BOS oleh pusat sendiri, secara eksplisit dilatarbelakangi oleh praktik tercela dalam penyelenggaraan birokrasi di daerah. \"Tapi saya yakin di daerah kita tidak ada. Apalagi, tidak ada kepala sekolah yang mengeluh juga,\" ujar Febri, saat bincang santai di kantornya, belum lama ini. Deregulasi skema penyaluran yang turut terjadi di segmen dana desa, diharapkan Febri berimplikasi pada penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah yang lebih baik. Malahan, kata Febri, penyelenggaraan dana BOS sendiri akan menjadi salah satu obyek pengawasan pihaknya, sebagai salah satu sektor pengawasan yang menjadi tupoksi Komisi 1. \"Transparansi keuangan layaknya desa yang sudah dilakukan, harus dilakukan juga oleh sekolah. Tujuannya, agar bisa melegakan semua pihak. Justru ketika tak ada transparansi, akan memunculkan \"second questions\" tentunya,\" paparnya. Terpisah, Kepala Dispendik BU, Dr H Agus Haryanto, SE, MM, menyambut apik skema penyaluran BOS saat ini. Seratus persen, kata Agus, pihaknya mendukung langkah pemerintah itu. Meski begitu, mantan Kepala Bappeda BU itu, menyampaikan agar sekolah-sekolah juga harus bisa membuktikan reformasi penyelenggaraan BOS itu sendiri untuk lebih baik dan lebih baik. Merujuk pada penyelenggaraan sebelumnya, Agus mengungkap persoalan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS oleh sekolah-sekolah ini, cukup menjadi atensi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Soal governance issue, seperti mutasi kepala sekolah, ditegaskannya, tak ada kaitan dengan dana BOS, tapi murni lebih kepada penyegaran organisasi. \"Prinsipnya, kita mengingingkan sistem pendidikan yang terus membaik. Transparan itu wajib, profesional itu tuntutan serta keluaran pendidikan yang berkualitas serta berdaya saing itu pun sangat penting. Untuk itu, kepala sekolah jangan cuma mikir mutasi. Tapi bekerjalah sebaik mungkin, untuk sekolah yang dipimpinnya,\" harap birokrat senior ini memungkas. (bep)

Sumber: