GTKHNK 35+ Minta Dukungan Pemkab

ARGA MAKMUR RU - Setelah mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara, beberapa waktu lalu untuk meminta dukungan terkait masa depan para tenaga pendidikan honorer. Jumat (31/1) kemarin, rombongan Guru Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKHNK) 35+ mendatangi Pemkab BU untuk kembali minta dukungan terkait langkahnya dalam mengikuti Rakornas di Jakarta bersama GTKHNK lainnya. Rombongan ini disambut langsung oleh Sekdakab BU, Dr Haryadi, S.Pd MM M.Si di halaman Pemkab BU. Bahkan Sekda juga menyatakan sikap untuk memberikan dukungan penuh bukan hanya sekedar dukungan semata. Diantaranya, jikapun GTKHNK 35+ membutuhkan surat yang bertanda tangan Pemerintah Kabupaten BU, bisa menghubungi Kabag Pemerintahan agar segera disiapkan dan kepesertaan sebagai anggota Rakornas bisa terlegalitas. \"Kalau butuh surat atau tanda tangan dari pucuk pimpinan bisa segera disiapkan. Selain harapan kami nantinya, perwakilan dari Bengkulu Utara tidak perlu banyak yang penting berkualitas,\" ungkap Sekda. Adapun tuntutan yang disampaikan oleh rombongan GTKHNK 35+ ini, meminta pengangkatan GTKHNK 35+ menjadi PNS tanpa tes melalui Keputusan Presiden dan tuntutan kedua, meminta untuk membayarkan honorarium bagi GTKHNK di bawah 35 tahun melalui dana APBN sesuai dengan UMK. Sementara itu, Ketua GTKHNK 35+ Kabupaten Bengkulu Utara, Nurhija Mahyudin, S.Pd, kepada media ini mengatakan, pihaknya mengharapkan dukungan dari Pemerintah Bengkulu Utara secara penuh, baik mengenai keikutsertaan dalam Rakornas maupun mengenai status mereka. Karena tenaga pendidikan di sini bukan hanya sebatas guru pengajar saja, namun juga ada TU, Operator, penjaga sekolah dan pihak lainnya. \"Kami mengharapkan dukungan dari Pemkab BU mengenai tuntutan yang akan kami sampaikan nantinya ke Pemerintah pusat, karena nantinya akan berpengaruh dengan kelangsungan pendidikan di Bengkulu Utara,\" ungkap Nurhija. Saat ini tercatat sudah ada 232 anggota GTKHNK 35+ yang menggantungkan harapannya dengan hasil dari Rakornas yang akan diikuti di bulan Februari mendatang dan menjadi harapan besar tuntutan tenaga pendidikan ini bisa diakomodir. \"Kami harap pemerintah pusat bisa mendengar suara kami nantinya,\" tandasnya. (mae)

Sumber: