Ketimpangan Gaji BPD, Terus Disorot

ARGA MAKMUR RU - Ketimpangan gaji Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan kepala desa bahkan dengan perangkatnya, terus menjadi sorotan BPD di Bengkulu Utara yang jumlahnya mencapai 1.065 orang. Maklum, dalam ancang-ancang membayar gaji setiap bulannya dan masih mencari regulasi teknisnya hingga kebutuhan anggarannya. Jalan pembahasan draf Perbup Alokasi Dana Desa (ADD) itu pun, berpotensi menjadi perhatian legislatifnya desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bengkulu Utara (BU), Ir Budi Sampurno, belum menjelaskan secara gamblang soal mulai munculnya sorotan dari kalangan BPD, perihal perbedaan angka pendapatan antara eksekutif dan legislatif desa yang dinilai masih jomplang itu. \"Kan masih dalam taraf pembahasan,\" kata Budi Sampurno, kemarin. Soal perubahan gaji terhadap kades dan perangkat desa, disebabkan adanya regulasi pemerintah tentang penyeteraan siltap perangkat desa yang setara dengan ASN golongan 2a (PP Nomor 11/2019,red). Implementasi yang gagal di 2019 itu, mengakibatkan terkereknya siltap perangkat dan juga berimbas dengan sekdes dan kades. Namun begitu, siltap penyelenggara pemerintah desa, mulai dari kades hingga perangkatnya, dengan penerapan regulasi itu, menjadi sama. Berbeda dengan di bawah tahun 2019. Siltap kades dan perangkat desa, berpedoman dengan rumus yang sama, namun mengacu pada pendapatan desa. Artinya, desa dengan dana desa besar, akan memiliki gaji besar. Begitu pun sebaliknya. Sementara dengan implementasi PP 11 Tahun 2019 ini, seluruh kades memiliki gaji yang sama. Begitu dengan sekdes dan perangkat yang mengacu rumus perhitungannya yakni 120 persen dari gaji kades serta sama dengan ASN golongan 2a. \"Makanya terjadi begitu. Sementara untuk BPD, belum ada regulasi dari pusatnya,\" terang Budi. Penelusuran Radar Utara, ancang-ancang Pemda BU akan menarik anggaran gaji kades, perangkat dan BPD yang tak lagi dikucur ke rekening desa (transfer hanya untuk operasional kantor, kades, perangkat dan BPD serta organisasi di desa,red) dengan ploting Rp 76,2 miliar, agaknya bakal mengalami kekurangan. Mengacu pada jumlah kades, perangkat hingga BPD, setidaknya anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 87 miliar. (bep)

Sumber: