Baru 11 Pasar Dipungut Retribusi

MUKOMUKO RU - Wajar saja jika target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibebankan Pemkab Mukomuko untuk Disperindagkop dan UKM sebesar Rp 60 juta pertahunnya. Sebab hingga tahun 2018 yang lalu, hanya ada 11 dari 26 pasar tradisional yang bisa dipungut retribusi. Sedangkan 15 pasar tradisional lainnya, belum bisa dipungut retribusi lantaran belasan pasar itu belum memiliki bangunan pemerintah. Seperti los pasar, kios, ruko dan lainnya sebagaianya. “Pasar tradisional yang belum memiliki bangunan pemerintah, tidak dapat dipungut retribusi. Dari 26 pasar, hanya ada 11 pasar yang bisa kami pungut retribusinya. Wajar saja, jika dalam 1 tahunnya target PAD yang dibebankan kepada kami hanya Rp 60 juta. Karena PAD yang kami dapatkan itu hanya dari retribusi pasar saja,” ungkap Kepala Disperindagkop dan UKM Kabupaten Mukomuko, Fauzi, SH, kemarin. Dan di tahun 2019 ini, ada 1 pasar lagi yaitu pasar tradisional di Desa Batu Ejung Kecamatan Teramang Jaya bisa dipungut retribsi. Sebab, kata Fauzi, pasar itu pada tahun 2017 yang lalu, sudah mendapatkan bangunan berupa los pasar dari pemerintah. “Artinya untuk tahun 2019 ini, jumlah pasar yang bisa kita pungut retribusi menjadi 12 pasar. Pasar Batu Ejung, mendapatkan bangunan los di tahun 2017. Dan secara aturan, setelah mendapatkan bangunan maka pemerintah tidak bisa langsung memungut retribusi. Melainkan diberikan jedah selama 1 tahun. Dan tahun ini, sudah bisa dipungut retribusinya,” bebernya. Sedangkan untuk target sebesar Rp 60 juta pendapatan untuk daerah, dipastikan tercapai bahkan bisa saja lebih. “Jika kita melihat di tahun sebelumnya, kami mampu mendapatkan PAD sekitar Rp 80 juta dari pungutan retribusi sebanyak 11 pasar. Sedangkan tahun ini jumlahnya menjadi 12 pasar dan ditaksir bisa mendapatkan PAD sekitar Rp 85 juta,” jelas Fauzi. (rel)

Sumber: