Tunggu Penyataan Resmi, PPK Siapkan Opsi Lain

• Soal Penolakan TPS di PTPN VII

PINANG RAYA RU - Diduga, pihak manajemen perusahaan BUMN PTPN VII yang bergerakan di bidang perkebunan karet di Kecamatan Pinang Raya Kabupaten BU, menolak wilayah perusahaan dijadikan salah satu lokasi penempatan TPS pada Pemilu 17 April, mendatang. Kabar ini sudah sampai di telinga PPK dan Panwaslu Pinang Raya. Informasi yang berhasil dihimpun RU pada Senin (28/1) kemarin. Penolakan TPS di lingkungan perusahaan plat merah ini, didasari sikap perusahaan yang bertekad menjaga netralitas dalam menyambut Pemilu serentak, April mendatang. Hanya saja, PPK dan Panwaslu Pinang Raya, belum mendapatkan pernyataan resmi dari manajemen PTPN VII terkait keberatan atau penolakannya TPS bagi karyawannya, secara tertulis kepada panitia penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan. Dengan demikian, PPK Kecamatan Pinang Raya yang bertangungjawab atas keberadaan TPS ini, masih menunggu pernyataan resmi dari perusahaan. Dikonfirmasi RU, Ketua PPK Pinang Raya, Giarto, tak menyangkal kabar keberatan managemen PTPN VII untuk ditempati sebagai lokasi TPS pada Pemilu di April mendatang. Namun, kata Giarto, baru secara lisan. Bahkan kata Giarto, sejak persoalan ini timbul, Pemdes setempat yang bertangung jawab atas keberadaan wilayah perusahaan PTPN VII, sudah menyurati perusahaan untuk memohon wilayahnya ditempati sebagai lokasi TPS. Sayangnya kata Giarto, surat yang sudah dilayangkan oleh desa kepada perusahaan itu, belum mendapat respon dari perusahaan. \"Secara lisan, perusahaan menyampaikan bahwa pihaknya tidak mau ditempati TPS. Namun secara tertulisnya, kita belum mendapatkan keterangan resmi dari perusahaan. Desa sudah mengirimkan surat,\" terang Giarto. Ketika disinggung soal alasan menolak untuk ditempati sebagai lokasi TPS, menurut Giarto, perusahaan bertekad untuk menjaga netralitas. Dan kabarnya, lanjut Giarto, dari komunikasi yang disampaikan oleh salah seorang manager di PTPN VII, perusahaan berjanji akan memobilisasi karyawannya yang memiliki hak pilih pada saat proses pencoblosan atau Pemilu, mendatangi TPS. \"Katanya ingin Netral. Untuk karyawan yang punya hak pilih nanti, manager di perusahaan akan bertanggungjawab memobilisasi atau difasilitasi ke TPS,\" terangnya. Lebih jauh diungkapkan Giarto, jika perusahaan tetap keukeh menyatakan menolak atau keberatannya untuk ditempati sebagai lokasi TPS. Pihak desa dan PPK sudah memiliki alternatif lain untuk memindahkan dua TPS yang harusnya berada di lingkungan perusahaan itu. \"Kalau ngak mau ya udah. Kami tetap berjalan dan TPS kita pindah ke Air Sebayur. Namun untuk saat ini, kita tetap menunggu keterangan resmi atau balasan surat yang sudah disampaikan desa kepada perusahaan. Kalau perusahaan tetap menolak, kita pindahkan TPS-nya. Artinya, kita sudah memiliki opsi lain,\" tandasnya. Terpisah, managemen PTPN7 saat dikonfirmasi melalui Danru Security, Omida, tak menyangkal adanya kabar yang menyebutkan keberatan dalam penempatan TPS di area perusahaan dari managemennya. \"Saya dengar, pak Manager menyampaikan ke pak Kades seperti itu. Kalau di PTPN ini kan, kita dituntut netral pak. Jadi intinya, kita khawatir kalau pemilih di PTPN ini ngeblok misal pilih si A. Nanti sorotan dari pihak lain, wah orang PTPN kok ngeblok di partai ini,\" demikian Omida melalui sambungan telponnya. Sayangnya, saaat wartawan koran ini berusaha menggali informasi lebih jauh terkait sikap perusahaan terhadap nasib ratusan karyawan untuk menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu nanti. Sambungan komunikasi via Handphone (HP) mendadak terputus dan susah untuk dihubungi kembali. (sig)

Sumber: