Perlu Perbaikan Sistem Pengawasan Koperasi

ARGA MAKMUR RU - Nuansa buruknya sistem pengawasan koperasi, mau tak mau menjadi bagian yang muncul, dalam resah nasabah KSP Syariah BMT - L RISMA yang saat ini, berlanjut ke laporan kepolisian. Maklum, koperasi yang memiliki kantor cabang dan kantor cabang pembantu itu, saat ini tengah menjadi sorotan publik lantaran kesulitan mengembalikan uang nasabahnya yang ditaksir di angka Rp 3 miliar yang dikelola oleh Kantor Cabang di Desa Kota Bani dan Sukamerindu Kecamatan Putri Hijau, Bengkulu Utara (BU). Hal ini disampaikan Ketua Fraksi I DPRD BU, Pitra Martin, yang menegaskan perlunya model pengawasan koperasi-koperasi di daerah. Karena menurutnya, dengan adanya keresahan masyarakat ini, praktis membutuhkan langkah-langkah konkret upaya preventif untuk mencegah munculnya permasalahan-permasalahan di segmen perekonomian berbasis koperasi. \"Harus ada sistem yang memastikan kondisi sebuah lembaga keuangan, seperti koperasi. Khususnya simpan pinjam. Karena itu akan mengait langsung dengan masyarakat secara langsung. Disinilah perlu peran pemerintah, agar memberikan rasa aman dan kepastian hukum atas kegiatan keekonomian di daerah,\" paparnya. Terkait BMT L RISMA, politisi PKPI ini meyakini kalau permasalahan itu pasti terjadi jauh hari sebelum heboh di akhir tahun 2017. Karena menurutnya, koperasi itu pastinya telah beroperasi di daerah, jauh sebelumnya. Untuk itu, lanjut dia, langkah konkret Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi permasalahan ini harus mengambil langkah-langkah strategisnya. \"Karena tidak serta merta lantas menyalahkan OPD. Tapi OPD juga harus mengambil langkah cepat dan responsif atas dinamika di bidangnya,\" harapnya. Terpisah, Kepala Dinas Koperasi BU, Drs Waluyo Midjo, MM menerangkan sejak akhir 2017 pihaknya sudah mendesain model pengawasan koperasi-koperasi yang ada di daerah. Sistem ini, kata dia, akan menyuguhkan kondisi faktual berdasarkan pengawasan dan laporan periodik oleh setiap koperasi di daerah. Tak hanya itu, lanjut dia, penyampaikan laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pun akan menjadi, instrumen suguhan tampilan analisis koperasi dan UKM dalam data. \"Tahun ini rencana pemberlakuannya,\" pungkas Waluyo. (bep)

Sumber: