APBD Provinsi Disahkan, DPRD Minta Plt Gubernur Evaluasi OPD

BENGKULU RU – Akhirnya APBD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2018 disahkan. Menariknya, pengesahan yang berlangsung dalam paripurna Selasa (21/11) malam tersebut, 8 Fraksi DPRD Provinsi meminta agar Plt Gubernur Bengkulu, Dr. drh. H. Rohidin Mersyah, MMA mengevaluasi jajarannya, dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemprov. Anggota Fraksi PAN DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. Slamet Riyadi menilai, evaluasi penting dilakukan mengingat belajar dari tahun anggaran 2017, beberapa OPD terkesan tidak maksimal dalam merealisasikan alokasi anggaran. \"Inikan bisa dilihat dari rendahnya serapan anggaran. Padahal anggaran itu guna pembangunan di provinsi dan kepentingan masyarakat,\" sesal Slamet, Rabu (22/11) kemarin. Menurutnya, evaluasi jajaran OPD bukan sekedar dari realisasi anggaran saja, tetapi juga kualitas Kepala OPD mampu atau tidak mendatangkan dana dari pusat. \"Kalau memang Kepala OPD dinilai tidak mampu, sebaiknya diganti saja. Sebaliknya, jika kinerjanya baik dan sesuai harapan, tidak masalah dipertahankan,\" tegas anggota DPRD Provinsi dari Daerah Pemilihan Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah ini. Di sisi lain, Slamet mengatakan, dengan telah disahkannya APBD tahun anggaran 2018 malam tadi, artinya pengesahan tersebut juga sesuai dengan target DPRD dan harapan Pemprov. \"Dengan demikian kita meminta Januari 2018 mendatang, APBD bisa mulai direalisasikan masing-masing OPD. Jangan seperti yang selama ini, dampaknya banyak kegiatan untuk kepentingan masyarakat malah tidak terealisasi,\" sindir Slamet. Senada juga disampaikan anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi, Agung Gatam, SE, M.Si. Ditambahkannya, evaluasi juga dikarenakan masih banyaknya jabatan eselon II dan III di lingkungan Pemprov masih dijabat Pelaksana Tugas (Plt). \"Tentu saja dengan jabatan dijabat Plt berdampak dalam pengambilan kebijakan. Makanya kita minta dilakukan evaluasi,\" kata Agung. Sebelumnya, Rohidin Mersyah mengaku, pempinan OPD dilakukan evaluasi tahunan, sesuai dengan indikator yang telah dibuat. Dimana evaluasi ini bersifat dinamis pada pimpinan OPD. \"Indikator evaluasi diantaranya pada bidang kinerja, seperti serapan anggaran, tindaklanjut BPK, prestasi kerja, termasuk kemampuan menjalin jaringan internal, pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota,\" singkat Plt Gubernur. (tux)

Sumber: