Khawatir SILPA Membengkak, APBD Perubahan Harus Dibahas

Khawatir SILPA Membengkak, APBD Perubahan Harus Dibahas

BENGKULU RU - APBD Perubahan tahun anggaran 2017 tampaknya harus benar-benar dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu. Pasalnya jika APBD Perubahan tidak dibahas, dikhawatirkan membengkaknya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun ini, terlebih sistem Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dinamis juga dapat menyebabkan Provinsi Bengkulu terkena finalty dari pemerintah pusat. Plt Gubernur Bengkulu, Dr. drh. Rohidin Mersyah, MMA mengatakan, Pemprov Bengkulu saat ini memiliki anggaran yang luar biasa besarnya. \"Seperti SILPA tahun anggaran 2016 lalu berkisar Rp 400 juta, belum lagi kegiatan-kegiatan pada APBD tahun ini yang kemungkinan besar tidak bisa dilakukan atau direalisasikan,\" ungkap Rohidin. Jadi, lanjut Rohidin, APBD Perubahan tahun ini sangat penting, dan Ia berharap unsur pimpinan DPRD, Fraksi dan Komisi dapat segera membahasnya bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). \"Supaya nantinya dana SILPA Rp 400 M itu tahu harus dikemanakan. Kemudian kegiatan APBD tahun ini yang tidak bisa direalisasikan lagi, harus digeser kemana,\" kata Rohidin. Menurutnya, kalau tidak segera dibahas dengan perencanaan yang benar-benar tepat, dikhawatirkan SILPA tahun 2017 yang akan dipergunakan tahun 2018 bisa-bisa membengkak. \"Sayapun dalam hal ini secara marathon akan terus berkoordinasi dengan DPRD, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta mitra kerja, seperti Bank Bengkulu,\" tegasnya. Supaya, sambung Rohidin, langkah apa yang harus dilakukan dan kira-kirang menyangkut teknis bisa diambil, dengan target agar SILPA dan APBD bisa terserap maksimal. \"Apalagi hingga sekarang ini serapan kita masih sangat jauh dari yang diharapkan, jadi bisa berdampak bagi daerah kedepannya lantaran terkena finalty,\" ujar Rohidin. Lebih jauh dikatakannya, yang menjadi perhatiannya terkait serapan anggaran, yakni pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). \"Nanti saya minta Dinas PUPR melakukan evaluasi dan menghitung, kegiatan mana saja dalam APBD 2017 yang tidak memungkinkan lagi untuk direalisasikan pada tahun ini. Sedangkan yang sudah ada pemenang lelangnya diharapkan dapat segera berjalan,\" singkat Rohidin. (tux)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: