Anggaran Terbatas, Pengadaan Kendaraan Dinas Nihil

MUKOMUKO, RADARUTARA.ID – Pemerintah Kabupaten Mukomuko dipastikan tidak akan melakukan pengadaan kendaraan dinas, baik roda dua maupun roda empat, sepanjang tahun anggaran berjalan. Kebijakan ini diambil sebagai langkah tegas dalam menyikapi keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang saat ini masih difokuskan untuk kebutuhan yang lebih mendesak dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

Sekretaris Badan Keuangan Daerah (BKD) Mukomuko, Derna Wilis, menegaskan bahwa kondisi fiskal daerah belum memungkinkan untuk melakukan belanja kendaraan dinas. Menurutnya, pemerintah harus mengedepankan skala prioritas dalam penggunaan anggaran, terutama pada sektor-sektor vital seperti pembangunan infrastruktur dasar.

“Untuk tahun ini dipastikan tidak ada pembelian kendaraan dinas, baik roda dua maupun roda empat. Kondisi anggaran daerah kita masih sangat terbatas,” tegas Derna.

Ia menjelaskan, kebutuhan pembangunan di Kabupaten Mukomuko saat ini masih cukup besar, khususnya untuk infrastruktur dasar yang menjadi penopang aktivitas masyarakat. Mulai dari pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, hingga sarana pendukung lainnya masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Karena itu, lanjutnya, alokasi anggaran difokuskan pada program-program prioritas yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini sekaligus menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

“Masih banyak kebutuhan mendasar yang harus kita penuhi. Infrastruktur dasar bagi masyarakat menjadi prioritas utama dibandingkan pengadaan kendaraan dinas,” jelasnya.

Derna juga menambahkan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keuangan serta menghindari pemborosan anggaran. Dengan tidak adanya pengadaan kendaraan dinas, diharapkan anggaran yang tersedia dapat dimaksimalkan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Langkah ini pun dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat, di tengah berbagai keterbatasan yang dihadapi daerah. Pemerintah Kabupaten Mukomuko berkomitmen untuk terus mengarahkan kebijakan anggaran pada program-program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat luas.

"Dengan demikian, efisiensi anggaran bukan hanya menjadi kebijakan administratif semata, tetapi juga menjadi strategi nyata dalam memastikan pembangunan daerah tetap berjalan dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh lapisan masyarakat," pungkasnya. 

Sumber: