EPPD Harus Jadi Dasar Perbaikan Kinerja Pemerintah

BENGKULU, RADARUTARA.ID - Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dinilai harus benar-benar dipakai sebagai acuan untuk membenahi kinerja pemerintah, terutama dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Ini ditegaskan Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Bengkulu, Drs. H. Khairil Anwar, M.Si, usai memimpin Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam rangka pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota secara daring, Rabu 14 Oktober 2026.

Menurut Khairil, EPPD bukan sekadar ajang penilaian atau mencari peringkat semata. Lebih dari itu, hasil evaluasi ini harus dibaca sebagai cermin untuk melihat di mana pemerintah daerah masih lemah dan perlu diperbaiki.

"Jangan sampai EPPD hanya sekedar menjadi laporan, sebaliknya harus jadi dasar perbaikan kinerja," ungkap Khairil.

Dilanjutkan Khairil, kalau ada nilai yang rendah, maka harus dicari tahu penyebabnya yang kemudian tentunya dengan melakukan perbaikan-perbaikan.

"Apalagi dari penilaian yang sudah ada, terdapat beberapa pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu ini, mendapatkan penilaian dengan status kinerja rendah berdasarkan hasil EPPD Tahun 2026," sindir Khairil.

Khairil menjelaskan, nilai rendah bukan berarti pemerintah daerah gagal total. Justru dari situ bisa diketahui sektor mana yang masih menghadapi kendala, sehingga pembenahan bisa dilakukan lebih tepat sasaran.

"Karena sejak awal EPPD memberi gambaran objektif, terutama berkaitan tentang capaian kinerja pemerintah daerah," kata Khairil.

Seperti, sambung Khairil, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, pelayanan publik, hingga tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. 

"Semua aspek itu dinilai, sehingga daerah punya peta jalan yang jelas untuk berbenah. Kita selaku pemerintah provinsi, tentunya terus mendorong kabupaten/kota berbenah dan memperbaiki kinerja," ujar Khairil.

Khairil menambahkan, hasil EPPD harus dijadikan bahan pembelajaran. Daerah yang nilainya masih rendah harus segera menyusun langkah perbaikan, sementara daerah yang sudah baik agar mempertahankan bahkan meningkatkan capaiannya.

"Bimtek ini kami lakukan supaya pemerintah kabupaten/kota paham betul indikator penilaian," tambah Khairil.

Lebih lanjut Khairil menyampaikan, perbaikan kinerja tidak bisa dilakukan secara instan, dalam artian juga membutuhkan komitmen dari seluruh perangkat daerah.

 

Sumber: