Percepat Pemerataan Pembangunan Infrastruktur

BENGKULU, RADARUTARA.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu memastikan keseriusannya, terutama dalam mengakselerasi pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu.

Demikian disampaikan Gubernur Bengkulu, H. Helmi Hasan, SE. Menurut Helmi, percepatan pemerataan pembangunan, sudah menjadi bagian komitmen Pemprov Bengkulu.

"Maka dari itu kita terus mengintensifkan pembangunan infrastruktur. Mulai dari jalan, jembatan dan lainnya secara menyeluruh," ungkap Helmi.

Helmi menjelaskan, kebijakan strategis Pemprov Bengkulu saat ini berfokus pada prinsip pemerataan. Alokasi anggaran untuk sektor infrastruktur, tidak lagi dibagikan secara rata tanpa perhitungan.

BACA JUGA:Kodim 0428/Mukomuko Dukung Pemerataan Infrastruktur Jembatan dan Air Bersih

"Melainkan disesuaikan secara proporsional dengan tingkat urgensi dan kebutuhan masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu," jelas Helmi.

Sehingga, lanjut Helmi, dalam pelaksanaannya, terlebih dahulu dipetakan mana yang benar-benar mendesak dan mana yang memerlukan perhatian khusus.

"Sehingga hasilnya bisa langsung dirasakan masyarakat. Termasuk juga menyelaraskan rencana program pembangunan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota," ujar Helmi.

Sinkronisasi ini, sambung Helmi, diproyeksikan berlangsung untuk periode tahun 2026 hingga 2028. Tujuannya agar menciptakan sinergi antar tingkatan pemerintahan.

"Kemudian menghindari tumpang tindih proyek, serta memastikan jika pembangunan infrasruktur yang menjadi prioritas benar-benar berdasarkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat," tegas Helmi.

BACA JUGA:Pemkab dan DPRD Kompak Utamakan Poles Kantor Dibanding Infrastruktur Rakyat

Helmi menambahkan, Pemprov Bengkulu telah mengalokasikan anggaran yang sangat signifikan. Melalui APBD Provinsi Bengkulu, disiapkan anggaran sekitar Rp600 miliar yang difokuskan pada pembangunan fisik jalan dan jembatan. 

"Besaran angka ini mencerminkan tingginya urgensi kita dalam memperbaiki kualitas sarana transportasi darat, yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat," tambah Helmi.

Lebih lanjut Helmi mengemukakan, pembiayaan pembangunan infrastruktur ini tidak hanya bergantung pada pos APBD saja. Tapi juga menghubungkan langsung strategi optimalisasi penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB).

Sumber: