Tak Puas Data Sensus Ekonomi, Warga BU 'Serbu' Agen Perlinsos

Tak Puas Data Sensus Ekonomi, Warga BU 'Serbu' Agen Perlinsos

Tak Puas Data Sensus Ekonomi, Warga BU "Serbu" Agen Perlinsos-Radar Utara / Abdul Gafur-

ARGAMAKMUR, RADARUTARA.ID - Ketidakpuasan terhadap data kemiskinan (Desil) yang ditetapkan melalui Sensus Ekonomi Badan Pusat Statistik (BPS) berbuntut panjang. 

Sejumlah masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara berbondong-bondong melaporkan ketidaksesuaian data kependudukan mereka melalui Agen Perlinsos dan laporan mandiri. 

Hingga kini, tercatat sebanyak 423 Kepala Keluarga (KK) mengajukan laporan karena merasa tidak dapat mengakses bantuan sosial (bansos), meski kondisi ekonomi mereka dinilai layak menerima.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara, Agus Sudrajad, mengungkapkan bahwa lonjakan laporan tersebut merupakan imbas dari masih banyaknya warga yang datanya belum sinkron dengan sistem pemerintah pusat. 

BACA JUGA:Sensus Ekonomi 2026, Warga Diminta Jujur Berikan Data Faktual Ekonomi Terkini

“Sekarang cukup mudah jika ingin melihat desil maupun cek data apakah masyarakat tersebut dapat bansos atau tidak. 

Bisa dicek lewat website resmi Cek Bansos Kemensos,” ujar Agus.

Menurutnya, mekanisme pelaporan saat ini telah dimudahkan. Warga yang merasa layak namun belum menerima bansos dapat melapor melalui Agen Perlinsos yang tersebar di masing-masing desa, atau melapor secara mandiri melalui kanal online. 

Hanya saja, lanjut Agus, kendala utama yang masih dihadapi jika ingin melaporkan secara mandiri, tidak melalui agen perlinsos maupun Dinas Sosial adalah banyaknya data kependudukan warga yang belum terdaftar secara online atau belum memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD).

“Jika memang layak dan belum mendapatkan bansos, bisa lapor lewat Agen Perlinsos yang tersebar di masing-masing desa,” jelasnya.

BACA JUGA:BPS Bimtek 318 Petugas Sensus Ekonomi, Pertengahan Juni Mulai Data Warga Bengkulu Utara

Di sisi lain, upaya pemutakhiran data bansos melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang dirilis Dinas Sosial yang ditandatangani kepala daerah untuk diserahkan perubahan data bansos ke Kementerian Sosial, per September 2026 telah menghasilkan 9.471 data terbaru. 

Angka ini menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap jaring pengaman sosial, sekaligus menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk terus mengejar validasi data secara berkala.

Dengan harapan, data penerima bansos di Kabupaten Bengkulu Utara memang benar-benar layak menerima bantuan dari program pemerintah.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: