APBD Mukomuko 2027 Kritis, Rp73 Miliar Dana Transfer Dipangkas

Jumat 20-11-2026,10:48 WIB
Reporter : Wahyudi
Editor : Ependi Harian

MUKOMUKO, RADARUTARA.ID — Kondisi keuangan daerah Kabupaten Mukomuko menghadapi tekanan cukup berat dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Pemerintah daerah bersama DPRD Mukomuko kini harus melakukan penyesuaian besar-besaran setelah adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.

Pemangkasan transfer ke daerah (TKD) tersebut mencapai sekitar Rp73 miliar. Dampaknya, postur APBD Mukomuko 2027 yang sebelumnya diproyeksikan mendekati Rp900 miliar kini diperkirakan hanya berada di kisaran Rp816 miliar.

Pembahasan APBD 2027 saat ini masih berlangsung di tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Mukomuko.

Kondisi tersebut membuat penyusunan anggaran harus dilakukan lebih ketat karena ruang fiskal daerah semakin terbatas.

Sejumlah pos belanja terpaksa kembali dirasionalisasi. Salah satunya perjalanan dinas yang dipangkas hingga 25 persen, termasuk perjalanan dinas kepala daerah, DPRD maupun pejabat lainnya.

Tidak hanya itu, belanja modal dan belanja jasa juga ikut ditekan. Kebijakan tersebut menjadi konsekuensi dari upaya pemerintah daerah dan DPRD menyesuaikan kemampuan keuangan dengan kebutuhan belanja yang ada.

Wakil Ketua I DPRD Mukomuko, Wisnu Hadi, SE, membenarkan kondisi tersebut. Menurutnya, pembahasan masih terus dilakukan karena setelah berbagai pos anggaran dirasionalisasi, masih terdapat kekurangan sekitar Rp9 miliar.

“Sekarang posisinya masih kurang Rp9 miliar lagi yang harus dicari. Dalam dua hari ini kita kebut lagi. Mau bagaimana lagi, kita harus rampingkan semua dulu,” ujarnya. 

Ia menjelaskan, pemangkasan perjalanan dinas sebesar 25 persen sudah dilakukan. Demikian pula dengan belanja modal dan belanja jasa yang kembali dipangkas agar struktur APBD dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Di tengah keterbatasan tersebut, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu harapan untuk menambah ruang fiskal.

Pemerintah daerah dan DPRD masih berupaya mencari peluang penambahan pendapatan agar tekanan terhadap belanja pembangunan tidak semakin besar.

“Kita minta ada penambahan PAD sehingga bisa sedikit bernapas. Kalau sekarang APBD tinggal sekitar Rp816 miliar, setengahnya sudah habis untuk belanja pegawai,” jelasnya.

Dengan kondisi tersebut, kemampuan pemerintah daerah membiayai program pembangunan dan pelayanan publik pada 2027 dipastikan membutuhkan pengelolaan anggaran yang jauh lebih selektif.

Setiap belanja harus benar-benar disesuaikan dengan skala prioritas, sementara ruang untuk membiayai program baru semakin terbatas.

Kategori :