"Kelapa sawit merupakan urat nadi utama perekonomian daerah dan masyarakat. Karena itu, tata kelolanya harus diatur dengan baik agar produktivitas dan keberlanjutannya dapat terus dijaga," tegasnya.
BACA JUGA:November, Tugu Sawit Tiba di Kota Mukomuko
Selain produktivitas, Singgih juga menekankan pentingnya pekebun melengkapi dokumen STDB dan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Kedua aspek tersebut menjadi bagian penting dalam penerapan tata kelola perkebunan sawit berkelanjutan yang harus dituntaskan sesuai kebijakan yang berlaku hingga 2029.
Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, Bapperida akan mendorong Dinas Pertanian Mukomuko agar dapat mengusulkan program pengembangan intercropping tersebut melalui skema pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) maupun alternatif pembiayaan kreatif lainnya.
"Kita akan mendorong Dinas Pertanian untuk mengajukan program ini melalui skema pendanaan BPDP ataupun skema creative financing lainnya," jelas Singgih.
Ia menambahkan, Bapperida akan mengambil peran dalam menyiapkan kebijakan makro terkait tata kelola perkebunan kelapa sawit.
Sementara pelaksanaan teknis di lapangan nantinya menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait bersama penyuluh dan para pelaku perkebunan.
Dengan konsep tersebut, masa replanting tidak lagi dipandang semata sebagai masa tunggu yang membebani petani.
"Sebaliknya, lahan tetap dapat dimanfaatkan secara produktif melalui tanaman sela, sehingga petani memiliki sumber pendapatan alternatif sebelum kebun sawit kembali menghasilkan," pungkasnya.