Kompak, 10 Desa Usulkan 3 Prioritas, Jalan Kantor Camat Pinang Raya Jadi Sorotan

RADARUTARA- Tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Tahun Anggaran (TA) 2028 di seluruh desa dalam wilayah Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, telah dilaksanakan.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Musrenbangdes menjadi wadah bagi pemerintah desa bersama masyarakat untuk menyepakati berbagai usulan program pembangunan yang dinilai menjadi kebutuhan prioritas. 

Selanjutnya, usulan tersebut akan dibawa ke tahapan Musrenbang tingkat kecamatan (Musrenbangcam) hingga Musrenbang tingkat kabupaten untuk diperjuangkan menjadi bagian dari rencana pembangunan daerah TA 2028 mendatang.

Camat Pinang Raya, Suharno, S.Pd, mengapresiasi seluruh desa di wilayah kerjanya yang telah menuntaskan tahapan perencanaan pembangunan tersebut. 

Dari hasil Musrenbangdes yang diikutinya, Suharno mengungkapkan, terdapat tiga poin usulan prioritas yang menjadi perhatian dan kesepakatan 10 desa di Kecamatan Pinang Raya.

Ketiga usulan tersebut meliputi pembangunan jalan penghubung Desa Sumber Mulya menuju Desa Marga Bakti yang merupakan akses menuju Kantor Camat Pinang Raya. 

Kemudian, pembangunan jalan Bundaran D1 menuju Kantor Camat Pinang Raya, serta pembangunan jalan lingkungan di masing-masing desa.

Menurut Suharno, ketiga usulan tersebut cukup realistis dengan melihat kondisi serta kebutuhan masyarakat Kecamatan Pinang Raya secara umum. 

Pasalnya, keberadaan infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam menunjang kelancaran mobilitas masyarakat, pelayanan pemerintahan, hingga mendorong aktivitas ekonomi dan kemajuan wilayah.

"Ketiga usulan ini menjadi perhatian bersama dan telah disepakati untuk diperjuangkan. Nantinya, akan kembali kita bawa dalam tahapan Musrenbangcam hingga tingkat kabupaten. 

Harapan kita, beberapa usulan tersebut bisa direalisasikan oleh pemerintah daerah melalui skema penganggaran yang memungkinkan," ungkap Suharno.

Lebih jauh, Suharno menilai, munculnya sejumlah usulan pembangunan infrastruktur tersebut juga tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan anggaran desa saat ini. 

Kondisi tersebut membuat pemerintah desa memiliki ruang yang terbatas untuk mengeksekusi sejumlah program prioritas, khususnya pembangunan fisik yang membutuhkan dukungan anggaran cukup besar.

Oleh karena itu, ia berharap, usulan yang telah disepakati oleh 10 desa tersebut tidak hanya menjadi catatan dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Sumber: