RADARUTARA.ID -Tokoh masyarakat adat Pekal, Zamari AS Jamal, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu.
Agar menerapkan kebijakan pembangunan yang adil dan proporsional, khususnya bagi wilayah-wilayah yang hingga kini masih membutuhkan perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur.
Salah satu yang menjadi sorotannya adalah kondisi jalan provinsi di Desa Pondok Bakil, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, yang hingga saat ini belum juga mendapatkan penanganan pembangunan secara nyata.
Zamari menilai, kondisi tersebut patut menjadi perhatian pemerintah daerah.
BACA JUGA:Kerusakan Jalan Bukit Indah Belum Ditangani, Pemdes Khawatir Korban Bertambah
Pasalnya, wilayah Desa Pondok Bakil selama ini berada di tengah aktivitas eksploitasi sumber daya alam (SDA) oleh perusahaan pertambangan.
Namun, menurutnya, aktivitas tersebut belum diimbangi dengan kontribusi nyata yang dirasakan masyarakat, khususnya dalam peningkatan infrastruktur dasar.
“Wajar jika masyarakat dan pemerintah desa merasa kecewa.
Mereka melihat aktivitas eksploitasi sumber daya alam berlangsung dalam skala besar, tetapi kondisi infrastruktur jalan di wilayahnya belum juga mendapatkan perhatian sebagaimana yang diharapkan,” ujar Zamari.
Ia menegaskan, pemerintah provinsi semestinya mampu melihat kondisi tersebut secara objektif dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, tingkat kerusakan infrastruktur, serta dampak aktivitas industri terhadap lingkungan dan kehidupan warga setempat.
BACA JUGA:Soal Jalan Pondok Bakil, Kades Bakal Kembalikan Patok Bambu ke Kantor Gubernur
Menurut Zamari, penentuan prioritas pembangunan tidak seharusnya hanya didasarkan pada kepentingan tertentu, melainkan harus mengacu pada kebutuhan riil masyarakat dan tingkat urgensi penanganan di lapangan.
“Pemerintah harus berlaku adil. Pembangunan hendaknya mengedepankan prioritas dan kebutuhan masyarakat yang memang layak untuk segera ditangani, bukan berdasarkan kepentingan semata,” tegasnya.
Lebih lanjut, Zamari menyoroti kondisi geografis Desa Pondok Bakil yang saat ini dikelilingi aktivitas pertambangan.
Di tengah situasi tersebut, masyarakat juga harus menghadapi persoalan infrastruktur jalan yang belum mendapatkan penanganan sebagaimana diharapkan.