BENGKULU, RADARUTARA.ID - Provinsi Bengkulu menjadi sasaran dalam realisasi program pengabdia Angkatan Darat (AD), berupa Karya Bakti Skala Besar (KBSB).
Ini setelah dua putra daerah Bengkulu, yakni Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan B. Najamudin dan Panglima Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Letjen TNI. Djon Afriyandi berkolaborasi dan bekerjasama.
"Kehadiran Panglima Kopassus Letjen TNI. Djon Afriyandi pagi ini, dalam rangka melakukan koordinasi dan kolaborasi pelaksanaan kegiatan KBSB," ungkap Sultan usai pembicaraan intensif terkait realisasi program KBSB, Selasa 29 September 2026.
Menurut Sultan, dalam pembicaraan tadi, Kopassus memang ditugaskan dan perlu terlibat aktif dalam agenda percepatan pengentasan kemiskinan, terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terluar dan Terdepan).
"Kita selaku DPD RI, tentu bakal berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk kementerian/lembaga terkait untuk turut berkolaborasi dalam program KBSB ini," tegas Sultan.
Mengingat, lanjut Sultan, TNI AD dan juga DPD RI, sangat memahami jika masih banyak kebutuhan dasar masyarakat, yang justru belum sepenuhnya disiapkan negara.
"Sementara pada saat yang sama Pemerintah Daerah (Pemda) merasa sedang kekurangan anggaran. Makanya TNI AD melalui Kopassus berupaya serius melakukan terobosan pengabdian, tentu ini sangat bagus sekali dan perlu didukung," kata Sultan.
Apalagi, sambung Sultan, program KBSB ini juga berorietasi pada peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, yang diyakini berimplikasi pada kemajuan daerah.
"Intinya kita menyambut baik pembangunan daerah melalui program KBSB. Sehingga nantinya daerah yang menjadi sasaran, kian maju dan berkembang," harap Sultan
Sementara itu, Panglima Kopassus, Letjen TNI. Djon Afriyandi menyampaikan, program KBSB meliputi pembangunan jembatan, jaringan irigasi, sumur bor hingga operasi katarak dan lain-lain.
"Jenis program ini merupakan hasil penampungan aspirasi masyarakat yang dilakukan Dandim, Korem hingga Kodam," ujar Djon.
Lebih lanjut Djon mengemukakan, pihaknya perlu terlibat dalam agenda pembanguan di daerah tertinggal dan terdampak bencana, karena yang dibutuhkan masyarakat di daerah 3T dan daerah terdampak bencana adalah kecepatan dan efektifitas.
"Makanya kita turut ambil bagian dalam program KBSB ini," demikian Djon.