BENGKULU, RADARUTARA.ID - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Bengkulu terus berkomitmen untuk mendorong dunia usaha naik kelas, sehingga dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menumbuhkan ekonomi daerah.
Demikian ditegaskan Ketua Umum (Ketum) KADIN Provinsi Bengkulu, Ahmad Irfansyah dalam Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) KADIN Bengkulu 2026.
Menurut Irfan, Rapimprov tahun ini dilaksanakan secara serentak bersama 38 KADIN provinsi di Indonesia, karena juga bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) KADIN.
“Sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) No 1 Tahun 1987 yang saat ini sedang dalam proses revisi, KADIN merupakan rumah besar pengusaha dan dunia usaha," ungkap Irfan.
Revisi regulasi, lanjut Ifran, tentunya dapat memperkuat peran KADIN, terutama dalam mendorong dunia usaha dan pengusaha naik kelas, termasuk di Provinsi Bengkulu ini.
"Sehingga nantinya dunia usaha yang merupakan mitra strategis pemerintah, dapat berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," kata Irfan.
Disisi lain, Irfan berharap, dengan revisi regulasi tersebut, juga dapat semakin memperjelas posisi KADIN sebagai wadah pengusaha, sekaligus mitra pemerintah dalam bidang ekonomi dan usaha.
"Apalagi hingga saat ini kita juga fokus dalam mendorong pelaku usaha mikro untuk naik kelas menjadi usaha kecil, kemudian berkembang menjadi usaha menengah hingga besar," ujar Irfan.
Tak hanya itu, lanjut Irgan, pengusaha besar juga diharapkan dapat ikut melindungi, serta memperkuat pelaku usaha di tingkat bawah.
"Dalam Rapimprov ini, kita juga membahas sejumlah rekomendasi daerah untuk disampaikan ke tingkat nasional. Salah satunya terkait sektor pertambangan, khususnya usaha quarry atau penambangan material batu," tegas Irfan.
Karena, sambung Irfan, pihaknya menilai proses perizinan yang berbelit, serta tingginya biaya menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian.
“Kalau dibiarkan, banyak quarry yang izinnya habis dan tidak melakukan perpanjangan. Dampaknya terasa pada pembangunan, karena material semakin sulit diperoleh. Ini juga berpengaruh pada tenaga kerja, transportasi hingga aktivitas ekonomi," tambah Irfan.
Sementara itu, Ketua SC Rapimprov KADIN Bengkulu, Arnold Wardin mengatakan, sektor pangan juga menjadi perhatian di Bengkulu, yang selama ini sebagian besar masih dipenuhi dari luar daerah.
“Bengkulu selama ini hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan sekitar 30 persen. Alangkah baiknya kalau pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dilakukan sendiri di daerah kita,” demikian Arnold.