Di satu sisi, peternak dituntut memenuhi standar tertentu, sementara di sisi lain harga pembelian ditekan tanpa adanya kejelasan mengenai dasar penetapan harga.
“Yang kami harapkan sebenarnya keterbukaan. Kalau memang ada standar harga dan kriteria tertentu, sampaikan secara transparan kepada peternak. Jangan sampai peternak diminta memenuhi berbagai kriteria, tetapi harga yang diberikan tidak sebanding dengan biaya produksi,” ujarnya.
Lebih jauh, Mulyono menilai tingginya kebutuhan telur untuk program MBG semestinya menjadi peluang besar bagi masyarakat lokal untuk mengembangkan usaha peternakan.
Program tersebut tidak hanya diharapkan mampu memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga memberikan efek berganda terhadap perekonomian masyarakat di daerah.
Menurutnya, keberadaan peternak dan pengusaha telur lokal seharusnya menjadi bagian dari rantai pasok program MBG selama produksi lokal masih mampu memenuhi kebutuhan.
“Jangan sampai keberadaan pengusaha atau produk lokal hanya dijadikan sekadar kedok. Kalau produksi lokal tersedia, tetapi kebutuhan justru dipenuhi dari luar, tentu ini sangat merugikan pelaku usaha lokal,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait, khususnya Satgas MBG Kabupaten Bengkulu Utara, dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan tersebut.
Mulyono meminta agar seluruh dapur MBG dapat didorong untuk memprioritaskan produk lokal dan menjembatani peternak dengan kebutuhan bahan baku dapur.
Bahkan, ia berharap pasokan dari luar dapat dibatasi sepanjang produksi peternak lokal masih tersedia dan mampu memenuhi kebutuhan.
“Program MBG harusnya bisa menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Jangan hanya manfaat gizinya yang dirasakan, tetapi peternak, petani dan pelaku usaha lokal juga harus mendapatkan manfaat ekonominya,” pungkas Mulyono.