MUKOMUKO, RADARUTARA.ID — Program bantuan bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Mukomuko terus bertambah. Hingga Agustus tahun 2026, total penerima program tersebut mencapai 550 unit rumah, setelah adanya tambahan terbaru sebanyak 50 unit.
Sebelumnya, alokasi program ini telah menyasar 200 unit rumah, kemudian bertambah 300 unit. Penambahan terbaru ini memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam menekan angka rumah tidak layak huni di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Mukomuko, Suryanto, MSI, menyebutkan bahwa seluruh bantuan difokuskan untuk masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan perbaikan tempat tinggal.
“Totalnya sekarang sudah 550 unit rumah. Ini akumulasi dari 200 unit, 300 unit, dan tambahan terbaru 50 unit,” tegas Suryanto.
BACA JUGA:Perkim Mukomuko Usulkan Anggaran Pendamping Bedah Rumah
Dalam skema program ini, setiap rumah penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta. Dana tersebut tidak diberikan dalam bentuk tunai, melainkan dialokasikan khusus untuk pembelian material bangunan.
Sementara itu, proses pembangunan dilakukan dengan pola swadaya oleh masyarakat. Artinya, penerima bantuan bersama warga sekitar bergotong royong dalam pengerjaan rumah, tanpa mengandalkan jasa kontraktor.
"Model ini mampu menekan biaya pembangunan sekaligus mendorong partisipasi sosial di tengah masyarakat. Selain itu, pola swadaya juga mempercepat proses pengerjaan karena melibatkan langsung penerima manfaat," katanya.
Namun demikian, keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah harus melakukan seleksi ketat terhadap calon penerima. Prioritas diberikan kepada rumah dengan kondisi paling memprihatinkan dan tidak layak huni.
BACA JUGA:Selain Lewat APBD, Pemkab BU Dapat Kuota 200 Unit Bedah Rumah Dari Pusat
Dengan total 550 unit yang telah dialokasikan, pihaknya berharap dampak program ini dapat signifikan dalam mengurangi backlog perumahan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin di Mukomuko.
Di sisi lain, kebutuhan terhadap program serupa masih tergolong tinggi. Masih banyak rumah warga yang membutuhkan perbaikan, sementara kemampuan anggaran daerah belum mampu menjangkau seluruhnya dalam satu waktu.
"Kami terus berusaha membuka peluang penambahan kuota melalui dukungan pemerintah pusat maupun program lanjutan di tahun berikutnya, agar cakupan bantuan bisa lebih luas dan merata," pungkasnya.