Di sisi lain, persoalan administrasi kepegawaian juga dinilai tidak kalah genting. Banyaknya satuan pendidikan yang masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) dinilai menimbulkan ketidakstabilan dalam pengambilan kebijakan strategis di tingkat sekolah.
BACA JUGA:DPRD Bengkulu Utara Menanti Wujud Nyata Perda Disabilitas di Tahun 2027
Tidak adanya kepala sekolah definitif kerap menghambat program jangka panjang serta menyulitkan proses evaluasi kinerja.
“Jika ketiga permasalahan ini secara bertahap diselesaikan, maka tidak menutup kemungkinan, kualitas pendidikan akan meningkat,” ujar Hasdiansyah penuh optimisme.
Ia juga menegaskan, DPRD Bengkulu Utara bersama Pemerintah Daerah belum lama ini juga berupaya mendorong untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah, agar lebih maksimal lagi dalam menyumbang PAD.
Tujuannya adalah untuk memastikan adanya langkah konkret daerah dalam menyejahterakan guru PPPK Paruh Waktu yang saat ini penghasilannya sangat minim.
“Kami tidak ingin pendidikan di Bengkulu Utara hanya berjalan di tempat.
Segala hambatan harus ditingkatkan demi masa depan generasi penerus daerah,” pungkas Hasdiansyah. (adv)