ARGAMAKMUR, RADARUTARA.ID - Kualitas pendidikan di Kabupaten Bengkulu Utara masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian serius.
Komisi I DPRD Kabupaten Bengkulu Utara menyoroti dua isu utama yang dinilai menjadi penghambat peningkatan mutu pendidikan di wilayah Bengkulu Utara.
Yakni ketimpangan distribusi tenaga pengajar serta masih banyaknya posisi Kepala Sekolah yang dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt).
Ketua Komisi I DPRD Bengkulu Utara, Hasdiansyah SE, dari fraksi Partai Gerindra yang merupakan wakil rakyat dari Daerah Pemilihan III (meliputi Kecamatan Hulu Palik, Kerkap, Tanjung Agung Palik, Air Besi, Air Napal, dan Enggano), menegaskan bahwa sektor pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah.
BACA JUGA:Efisiensi, DPRD Minta OPD Petakan Peluang Tingkatkan PAD
“Sektor pendidikan merupakan target utama dalam pembangunan daerah.
Selaku komisi yang membidangi sektor pendidikan, kami terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan,” ujar Hasdiansyah kepada RU, Selasa (28/7/2026).
--
Menurut Hasdiansyah, setidaknya terdapat tiga variabel krusial yang saat ini menjadi sorotan utama Komisi I.
Ketiganya meliputi kesejahteraan guru, pemerataan tenaga pendidik, serta kepastian hukum jabatan kepala sekolah.
BACA JUGA:Demi Menjawab Kebutuhan Masyarakat, DPRD Bengkulu Utara Serap Aspirasi Lewat Reses
“Diantaranya, kesejahteraan guru, pemerataan dan kepala sekolah saat ini masih menjadi perhatian,” tegasnya.
Fenomena ketimpangan jumlah guru antara wilayah perkotaan dan pedalaman masih menjadi tantangan klasik.
Daerah-daerah terpencil seperti di pesisir Enggano hingga wilayah Air Napal kerap kekurangan tenaga pengajar, sementara di beberapa titik di perkotaan justru terjadi kelebihan.
“Kondisi ini memaksa kami untuk mendorong Dinas Pendidikan agar lebih agresif dalam melakukan pemetaan kebutuhan dan relokasi guru secara adil,” tambahnya.