RADARUTARA.ID - Pemerintah Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara, berencana kembali mendatangkan petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Bengkulu Utara ke wilayah kecamatan.
Untuk melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan secara langsung kepada masyarakat.
Langkah tersebut disampaikan Camat Marga Sakti Sebelat, Eri Zull, S.Pt, sebagai upaya percepatan penanganan persoalan data kependudukan masyarakat di 10 desa dalam wilayah kerjanya.
Menurut camat, program jemput bola pelayanan Dukcapil itu diprioritaskan bagi masyarakat dengan kondisi khusus.
Seperti penyandang disabilitas, lanjut usia (lansia), hingga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang selama ini belum terdata sebagai penerima bantuan sosial (bansos) akibat belum memiliki identitas kependudukan seperti KTP maupun KK.
“Ini bukan hanya soal melengkapi administrasi kependudukan masyarakat.Tetapi juga sebagai langkah untuk membantu mengurai persoalan penyaluran bansos agar lebih tepat sasaran,” ujar camat.
Camat mengakui, selama ini masih terdapat sejumlah indikator yang menyebabkan penyaluran bantuan sosial pemerintah belum maksimal dan sering kali tidak tepat sasaran.
Salah satunya akibat kurang optimalnya updating data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh operator desa.
Selain itu, masih banyak masyarakat yang sebenarnya layak menerima bantuan sosial namun belum bisa terakomodir karena tidak memiliki identitas kependudukan.
Kondisi tersebut banyak dialami warga lansia, penderita sakit menahun yang kesulitan datang langsung ke kantor Dukcapil, penyandang disabilitas hingga ODGJ.
Karena itu, pihak kecamatan menargetkan seluruh masyarakat dengan kategori khusus tersebut dapat difasilitasi dalam proses pembuatan identitas kependudukan sehingga nantinya bisa diusulkan sebagai penerima bansos pemerintah.
Camat optimistis, apabila updating data KPM dilakukan secara berkala oleh pemerintah desa dan masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan berhasil terdata secara optimal.
Maka penyaluran bansos pemerintah ke depan akan lebih tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh warga yang berhak.
Ia juga berharap langkah tersebut mendapat dukungan penuh dari pemerintah desa.
Sebab menurutnya, tanpa peran aktif desa dalam memetakan kondisi masyarakat, program percepatan administrasi kependudukan dan validasi penerima bansos tidak akan berjalan maksimal.