MUKOMUKO, RADARUTARA.ID – Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mukomuko mulai menegaskan arah kebijakan pendidikan madrasah yang terbuka untuk semua. Tidak ada lagi ruang pembatas bagi anak untuk mengakses pendidikan hanya karena perbedaan kondisi fisik, latar belakang, jenis kelamin, maupun budaya.
Langkah ini ditegaskan melalui program madrasah inklusi, sebuah pendekatan yang menitikberatkan pada upaya mengajak, memasukkan, dan merangkul seluruh anak tanpa terkecuali agar dapat bersekolah di madrasah.
Kepala Kemenag Mukomuko, H Widodo, SH.I, MAP ketika dikonfirmasi, Kamis, 29 April 2026 menyampaikan bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap anak. Karena itu, madrasah tidak boleh lagi menjadi ruang yang eksklusif, melainkan harus menjadi tempat yang menerima semua kalangan.
"Pendekatan inklusi bukan sekadar konsep, tetapi harus diterapkan secara nyata di lingkungan pendidikan. Sekolah diminta tidak menolak peserta didik dengan alasan apa pun, termasuk kondisi disabilitas atau perbedaan latar belakang sosial," tegas Widodo.
BACA JUGA:Kemenag Mukomuko Dorong Madrasah Tingkatkan Mutu Lewat Akreditasi Berjenjang
Untuk mempercepat implementasi di lapangan, Kemenag menggandeng Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenag Mukomuko. Organisasi tersebut telah dikukuhkan sebagai bunda inklusi dan diberi peran aktif dalam mendorong penerapan pendidikan yang ramah bagi semua anak.
Melalui kolaborasi ini, sosialisasi mulai digencarkan ke seluruh madrasah di wilayah Mukomuko. Tujuannya agar pihak sekolah memahami konsep inklusi secara utuh dan mampu menerapkannya dalam proses belajar mengajar.
"Materi sosialisasi tidak hanya menekankan penerimaan siswa, tetapi juga menyasar perubahan pola pikir tenaga pendidik. Guru didorong untuk mampu menghadapi keberagaman karakter siswa, termasuk anak dengan kebutuhan khusus," jelasnya.
Langkah ini juga, sambung Widodo, menjadi upaya untuk menekan potensi diskriminasi di lingkungan sekolah. Pihaknya menilai, masih ada praktik penolakan terselubung terhadap anak-anak tertentu dengan berbagai alasan, mulai dari keterbatasan fasilitas hingga kekhawatiran guru dalam menangani siswa berkebutuhan khusus.
"Melalui program madrasah inklusi, kondisi tersebut diminta dihentikan. Sekolah diarahkan untuk beradaptasi, bukan sebaliknya membatasi akses anak," katanya
BACA JUGA:Kemenag Mukomuko Apresiasi Gerakan Madrasah Bersedekah
Selain itu, keterlibatan DWP sebagai bunda inklusi diharapkan mampu memperkuat pendekatan sosial di masyarakat. Peran ini dinilai penting untuk membangun kesadaran orang tua agar tidak ragu menyekolahkan anaknya ke madrasah.
"Kami menargetkan seluruh madrasah di daerah ini secara bertahap menerapkan prinsip inklusi. Tidak hanya sebagai kebijakan, tetapi menjadi budaya dalam sistem pendidikan," pungkasnya.