MUKOMUKO, RADARUTARA.ID - Pemerintah Kabupaten Mukomuko terus berinovasi dalam memperkuat hilirisasi berbasis potensi sumber daya lokal. Langkah ini dinilai mendesak sebagai upaya konkret mengantisipasi ancaman kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang sewaktu-waktu bisa terjadi.
Salah satu potensi yang dinilai paling siap dikembangkan adalah kelapa sawit. Komoditas unggulan daerah ini tidak hanya berhenti pada produksi bahan mentah, tetapi dinilai bisa diolah lebih lanjut menjadi energi alternatif seperti biosolar.
Selain itu, pengembangan energi berbasis tenaga surya melalui solar cell juga disebut sebagai solusi jangka menengah hingga panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Mukomuko, Singgih Pramono, MH, menegaskan bahwa penguatan hilirisasi harus menjadi fokus pemerintah daerah ke depan.
Menurutnya, potensi sumber daya yang dimiliki Mukomuko cukup besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung ketahanan energi daerah.
“Pemkab Mukomuko harus berani mengambil langkah inovatif. Sawit tidak hanya dijual mentah, tapi bisa diolah menjadi biosolar. Ini peluang besar yang belum dimaksimalkan,” ujarnya.
Ia menyebutkan, pengembangan biosolar berbasis sawit tidak hanya akan meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi juga membuka peluang investasi serta menciptakan lapangan kerja baru di daerah. Di sisi lain, ketergantungan terhadap pasokan BBM dari luar daerah maupun impor bisa ditekan secara bertahap.
Selain itu, Singgih juga menyoroti pentingnya pengembangan energi terbarukan melalui pemanfaatan solar cell. Menurutnya, penggunaan energi matahari sangat relevan dengan kondisi geografis Mukomuko yang memiliki intensitas sinar matahari cukup tinggi sepanjang tahun.
“Pengembangan solar cell harus mulai dirancang dari sekarang sebagai alternatif pengganti BBM solar. Ini bukan hanya soal energi, tapi juga kemandirian daerah dalam jangka panjang,” tegasnya.
Ia menilai, tanpa langkah konkret dalam memperkuat hilirisasi dan diversifikasi energi, daerah akan terus berada dalam posisi rentan terhadap fluktuasi pasokan dan harga BBM. Kondisi ini berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, terutama sektor pertanian dan transportasi yang sangat bergantung pada bahan bakar.
Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak hanya menyusun wacana, tetapi segera merumuskan kebijakan strategis yang dapat diimplementasikan. Mulai dari penyusunan regulasi, penyediaan anggaran, hingga membuka ruang kerja sama dengan pihak swasta dan investor.
“Ini bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Kalau tidak dimulai sekarang, Mukomuko akan terus bergantung dan sulit keluar dari ancaman krisis energi,” pungkasnya.