RADARUTARA.ID - Presiden Jokowi mengatakan porsi KUR tahun ini sebesar Rp 460 triliun dan tingkat bunga 6% hingga maksimal pinjaman Rp 500 juta. Dia ingin seluruh anggaran yang ada saat ini segera disalurkan.
Kuota Rp 460 triliun ini harus terpakai, jangan sampai ada yang terlewat karena bunganya hanya 6%, tapi memang hanya untuk UMKM saja, jelas Jokowi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap setiap pencairan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa dilakukan tanpa jaminan atau agunan. Orang nomor satu di Indonesia ini telah melobi langsung menteri terkait, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
"Saya akan terus menekan Menteri, OJK, dan BI agar bisnis kredit KUR sedapat mungkin tidak memerlukan agunan” kata Jokowi saat membuka Rakernas HIPMI XVIII yang digelar di ICE BSD, Tangerang, Kamis (31/08/2023).
BACA JUGA:Presiden Jokowi Ingin Penyaluran KUR Tidak Perlu Pakai Agunan, Ganti Saja Pakai Sistem Ini
BACA JUGA:Pendistribusian Bansos Pangan Tunggu Instruksi dari Bulog, Setiap KK Akan Dapat Jatah Beras 10 Kg
Jokowi menilai sistem pemeringkatan atau credit cross harus diterapkan pada pembiayaan langsung UKM. Pasalnya, 145 negara menggunakan sistem tersebut dan terbukti berhasil.
“Harusnya ada sistem credit score, harusnya seperti ini, karena sudah 145 negara yang menggunakan sistem credit score untuk UMKM, lihat skornya, lihat karakternya bagus atau tidak, kasih Rp 500 juta, kasih Rp 300 juta, kasih Rp 100 juta, harusnya seperti itu,” tambahnya lagi.
Segala manfaat KUR tanpa jaminan sangat mungkin memberikan peluang finansial bagi pelaku UMKM, khususnya startup atau pendatang baru.
"Sebab, wirausahawan muda yang baru memulai biasanya tidak memiliki aset, tidak memiliki jaminan. Jadi kalau sistem poin menawarkan opsi, dipermudah dan saya akan terus dorong,” ujarnya lagi.*