BENGKULU RU.ID - Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Selasa (4/10) menemui Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) RI. Langkah tersebut sebagai upaya dalam memperjuangkan percepatan pembangunan, terutama pada sektor infrastruktur untuk Provinsi Bengkulu.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Tantawi Dali, S.Sos, MM mengatakan, ada beberapa agenda yang disampaikan pihaknya kepada Kementerian PUPR RI.
"Pertama kenapa Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Provinsi Bengkulu itu kecil. Kedua permasalahan jalan nasional, termasuk pelaksanaan ruas jalan TOL tahap berikutnya," ungkap Tantawi.
Ketiga, lanjut Ketua Fraksi NasDem DPRD Provinsi Bengkulu ini, persoalan abrasi yang tidak hanya mengancam pemukiman warga, tetapi juga jalan nasional.
"Pada saat audiensi, pihak Kementerian PUPR RI memastikan bakal menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang kita sampaikan tersebut," kata Tantawi.
Hanya saja, sambung Tantawi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov, termasuk Pak Gubernur untuk koodinasi. Disamping itu di daerah, juga harus berinisiatif membuat program yang kemudian disampaikan atau diusulkan ke Kementerian PUPR. Sehingga Kementerian PUPR bisa mengetahui apa saja usulan dari Pemprov tersebut.
"Makanya kita minta dan siap mendorong Pemda agar menyampaikan usulan, sebagaimana yang diminta Kementerian PUPR. Kalau tidak pernah diusulkan dalam bentuk program, pusat juga bingung mau memberikan apa untuk Bengkulu. Tindaklanjut dari Kementerian PUPR itu, karena ada beberapa alasan yang kita sampaikan dalam pertemuan," ujar Tantawi.
Menurutnya, alasan itu diantaranya berkaitan dengan kondisi jalan nasional di Provinsi Bengkulu dengan provinsi tetangga, seperti Lampung, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan.
"Dari bahu jalan saja, di provinsi tetangga sudah dibeton. Sedangkan kita baru beberapat titik jalan nasional saja yang dibeton. Termasuk juga kondisi kerusakan jalan," sampainya.
Lebih jauh disampaikannya, selain itu pihaknya juga meminta agar jalan nasional di Provinsi Bengkulu yang total panjangnya lebih dari 700 KM agar ditingkatkan.
"Saat ini jalan nasional di provinsi kita hanya kelas IIIB, dan harus ditingkatkan jadi kelas III atau kelas II. Karena kalau bicara sumbangsih terhadap negara, provinsi kita ini menyumbang cukup besar," singkat Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Dapil Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah ini.
Dalam kunjungan ke Kementerian PUPR tersebut, dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Ihsan Fajri, S.Sos, MM. Kemudian Ketua Komisi III, Tantawi Dali, S.Sos, Waka Komisi III, Andaru Pranata, SE, Sekretaris Komisi III, Herwin Suberhani, SH, MH, dan anggotanya, Ir. Risman Sipayung, Ir. Renjes Zaetheady, Herizal Apriansyah, S.Sos, Suhardi DS, dan H. Darmawansyah, MT. *