Pamflet Kemendes Dinilai Sudutkan Perangkat Desa

ARGA MAKMUR RU - Pamflet digital berlogo Kementerian Desa (Kemendes) yang beredar luas di sejumlah media sosial, dengan memuat 13 ciri-ciri anggaran desa yang tidak efektif dan transparan, membuat gerah para perangkat desa. Pasalnya, dalam 13 point yang disampaikan terdapat satu point yang dinilai cukup tendensius terhadap citra para perangkat desa dan juga kepala desa selama memegang amanah. Point itu berada pada point terkahir atau point 13 yang menyebutkan \"Kades dan perangkat desa yang dalam waktu singkat mampu membeli mobil dan membangun rumah dengan biaya ratusan juta. Namun sumber penghasilan tidak sepadan dengan apa yang terlihat sebagai pendapatannya\" menjadi salah satu ciri anggaran desa tidak efektif dan transparan. Istilah tersebut kini menjadi perbicangan hangat di kalangan perangkat desa. Meski, masih menjadi tanda tanya sumber informasi pamflet tersebut langsung dari Kemendes atau tidak. Namun, dengan meluasnya informasi ini, membuat citra perangkat desa khususnya, di mata masyarakat dinilai menjadi buruk. Gufron salah seorang perangkat desa di Kabupaten Bengkulu Utara mengatakan, jika penyampaian ciri-ciri dana desa tidak efektif dan tidak transparan di point akhir harus diluruskan. Sebab, setiap perangkat desa, tidak semua berpenghasilan dari honor perangkat desa saja. Akan tetapi, ada juga yang memiliki sumber-sumber lain yang orang tidak ketahui. \"Kalau point satu sampai 12 saya sependapat. Tapi di point 13 saya merasa keberatan. Bagi kami ini merupakan edukasi yang keliru dan harus segera diluruskan,\" tegasnya. Menurutnya, dengan adanya pamflet tersebut kini membuat para perangkat desa banyak yang ketakutan ketika akan membangun rumah atau membeli kendaraan meski uangnya merupakan uang dari usahanya yang halal. \"Bagi sebagian orang mereka berani. Tapi banyak juga yang akhirnya takut. Mereka takut dinilai masyarakat korupsi. Sementara faktanya perangkat desa itu tidak korupsi,\" jelasnya. Dalam kesempatan itu, ia berharap pemerintah berlaku bijak dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. \"Untuk apa ada pengawasan dana desa berlapis jika pemerintah pusat masih tidak percaya dengan kami. Dengan tidak ada pamflet seperti itu saja masyarakat menyorot kami selalu negatif apa lagi dengan ada pamflet dasi Kemendes seperti ini. Tentu ini malah menjadikan kami yang bekerja sesuai dengan aturan menjadi tidak nyaman,\" tandasnya. (sfa)