Rasionalisasi Anggaran, Jadi Cambuk Bagi Eksekutif

• Kerja Keras Tarik Dana Pusat

KEPAHIANG RU - Dalam rapat Paripuran DPRD Kepahiang dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota pengantar APBD Kabupaten Kepahiang tahun Anggaran 2020. Meskipun setiap fraksi akhirnya menyetujui untuk dilakukan pembahasan, namun tak tetap saja sejumlah fraksi memberikan kritik terhadap eksekutif terkait pemanfaatan dan juga proses pembangunan yang tengah berjalan maupun yang akan direncanakan. Juru bicara dari Fraksi Nasdem, Maryatun menyampaikan kritikannya terkait rasionalisasi anggaran yang berdampak terhadap pemangkasan anggaran kegiatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang. \"Dengan banyaknya anggaran kegiatan yang dirasionalisasi perlu menjadi cambuk bagi Eksekutif untuk menindaklanjutinya,\" ungkapnya. Ia menjelaskan, dengan banyaknya anggaran kegiatan yang dirasionalisasi, eksekutif diminta untuk bisa menegaskan kepada setiap Kepala OPD untuk bisa menjuluk anggaran ke pusat. \"Kepala OPD harus bisa mendapatkan anggaran DAK dari pusat, agar setiap kegiatan dan pembangunan tak bergantung kepada APBD Kepahiang semata,\" imbuhnya. Tak hanya itu saja, dalam saran dan kritik yang disampaikan, anggaran Dana Desa dan Dana Kelurahan yang diberikan kepada desa-desa dan kelurahan dilingkungan Kabupaten Kepahiang, juga diminta untuk dimanfaatkan secara maksimal. \"Dengan anggaran Dana Desa yang signifikan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, kemudian untuk pelaksanaannya juga harus berlandaskan atas peraturan yang ada,\" tegasnya. Dari sejumlah fraksi lainnya baik dari Fraksi Golkar Gerakan Perjuangan Pembangunan Indonesia, Fraksi Kebangkitan Bangsa dan fraksi Demokrat juga memberikan catatan mengenai realisasi anggaran dari APBD hingga anggaran pinjaman dari PT SMI. (drv)