Rekrutmen P3K Bengkulu Utara

• Honorer Eks K2 Berpeluang?

ARGA MAKMUR RU - Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Bengkulu Utara (BU) tahun ini, tengah menunggu kepastian daerah. Pasalnya, penyelenggaraannya terkait dengan kesanggupan daerah atas anggaran. Ini selaras dengan adanya Surat Pernyataan Tanggungjaawab Mutlak (SPTM) yang harus diteken kepala daerah, manakala mengamini kran pengadaan pegawai yang gajinya setara dengan Aparatur Sipl Negara (ASN) itu. Tak hanya itu saja, melihat dari perkembangan informasi di level pusat, soal P3K. Keberadaan ratusan honorer eks K2 di daerah, yang kabarnya menjadi prioritas pemerintah dalam rekrutmen gelombang pertama tahun ini, tengah menunggu kepastian daerah pula. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) BU, Drs Setyo Budi Raharjo, MM, sendiri tidak menyangkal soal keterkaitan anggaran yang wajib diakomodir daerah dalam pengadaan P3K ini. Hanya saja, Setyo menegaskan, salah satu langkah strategis soal pengadaan P3K ini, masih akan dibahas di kabupaten. Khususnya soal SPTM yang sebagaimana disampaikan oleh pusat terkait dengan P3K yang jumlahnya se-Indonesia lebih kurang 10 juta orang itu. \"Masih akan dibahas dulu di kabupaten. Belum fix,\" papar Setyo, soal P3K, kemarin. Meski tengah mengikuti rakor Peraturan Pemerintah (PP) 49 Tahun 2019 tentang Manajemen rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Jakarta, Setyo sendiri tak banyak mengumbar informasi fix, soal pengadaan pegawai daerah yang berfokus pada eks honorer K2 dan penyuluh pertanian yang memiliki MoU dengan Kementerian Pertanian (Kementan) itu. Setyo juga belum menjelaskan, apakah di luar eks K2 dan penyuluh pertanian, bisa mengikuti gelanggang seleksi yang tengah ditunggu publik ramai itu. \"Intinya akan dibahas di kabupaten dulu. Kalau teknis pelaksanaannya, nanti akan ditegaskan dalam regulasi pusat. Mirip-mirip seleksi CPNS kemarin,\" pungkasnya. (bep)