Tekan Stunting di Bengkulu, OPD Diminta Begerak ke Pelosok Desa

 Tekan Stunting di Bengkulu, OPD Diminta Begerak ke Pelosok Desa

Rakor Monev Pusat dan Daerah dalam rangka konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di desa Tahun 2026-Radar Utara/ Doni Aftarizal-

BENGKULU, RADARUTARA.ID - Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, diminta bergerak hingga pelosok desa agar upaya menekan stunting tercapai sesuai target.

Demikian disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu, Ir. H. Mi'an dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Rakor Monev) pusat dan daerah dalam rangka konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di desa Tahun 2026, Selasa 17 November 2026.

"Seluruh OPD dan pemangku kepentingan harus perkuat kolaborasi dalam mempercepat penurunan angka stunting hingga ke tingkat desa, khususnya dalam wilayah Provinsi Bengkulu," ungkap Mi'an.

Menurut Mian, langkah ini dilakukan untuk mendukung pencapaian target nasional prevalensi stunting sebesar 14 persen, sekaligus memastikan setiap anak di Bengkulu mendapatkan kesempatan tumbuh sehat dan optimal.

"Dengan perkuat kolaborasi antarpihak, kita optimis target nasional prevalensi stunting tersebut dapat tercapai," tegas Mi'an.

Disisi lain, Mi'an menyampaikan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) telah berperan besar, karena menginisiasi kegiatan yang dapat menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi.

"Sehingga nantinya dapat terjalin kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, untuk menangani stunting di provinsi kita ini," kata Mi'an.

Apalagi, lanjut Mi'an, penanganan stunting bukan sekadar program kesehatan rutin, melainkan investasi jangka panjang untuk menentukan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah pada masa mendatang. 

"Maka dari itu sangat dibutuhkan yang terintegrasi,  terukur, dan berkelanjutan dari tingkat provinsi hingga pemerintahan desa. Jadi Rakor Monev ini memiliki makna yang sangat strategis," ujar Mi'an.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Drs. Andrey Ikhsan Lubis mengemukakan, evaluasi dan koordinasi secara berkelanjutan sangat diperlukan.

"Karena persoalan stunting masih membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak. Ini juga yang mendasari pemerintah pusat menetapkan target prevalensi stunting nasional sebesar 14 persen," sampai Andrey.

Lebih lanjut Andrey menyampaikan, dukungan pemerintah daerah (Pemda), disertai dengan sinergi dalam menyukseskan program pemerintah pusat menjadi penting.

Sehingga upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting di wilayah perdesaan dapat tercapai.

"Dengan kolaborasi antarpihak yang dibangun di Provinsi Bengkulu, kita optimis target nasional dalam menekan stunting dapat tercapai," demikian Andrey. 

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: