Setengah Hati Bantu Rakyat, ASN dan Kepala OPD Diultimatum

BENGKULU, RADARUTARA.ID - Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, diultimatum Wakil Gubernur (Wagub) Ir. H. Mi'an.

Pasalnya para ASN dan Kepala OPD tersebut, dinilai masih setengah hati dalam merealisasikan atau melaksanakan program Bantu Rakyat di tengah-tengah masyarakat. 

"Bantu Rakyat merupakan program utama Pak Gubernur Helmi Hasan dan saya. Jadi jangan setengah hati melaksanakannya," sindir Wagub Mi'an saat memimpin apel pagi di halaman kantor Gubernur Bengkulu, Senin 2 November 2026.

Sebaliknya, Mi'an meminta, agar seluruh ASN dan kepala OPD di lingkungan Pemprov Bengkulu, lebih serius dan optimal dalam mengambil peran untuk menjalankan tugas.

"Terutama dalam memastikan berbagai program pembangunan yang telah dicanangkan, agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat di Provinsi Bengkulu ini," tegas Mi'an. 

Menurut Mi'an, sudah menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam membantu rakyat, dan program ini tidak boleh hanya menjadi slogan.

"Sehingga harus benar-benar kita wujudkan, yang tentunya melalui kerja nyata dan kesungguhan dengan melibatkan seluruh elemen pemerintah," kata Mi'an.

Disisi lain, Mi'an menyoroti program Bantu Rakyat yang digagas Gubernur Bengkulu Helmi Hasan bersama dirinya, dan seluruh jajaran pemerintah daerah. 

"Salah satu fokus utama program kita ini adalah percepatan pembangunan infrastruktur, yang diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan masyarakat," papar Mi'an. 

Jika tak diingatkan, sambung Mi'an, kebiasaan seperti ini diibaratkan menonton wayang. Jadi harus sama-sama mengetahui upaya Bantu Rakyat yang telah digagas.

"Apalagi program Bantu Rakyat memiliki cakupan yang sangat besar dibandingkan periode sebelumnya. Karena itu, seluruh jajaran harus benar-benar serius mengawal pelaksanaannya," tambah Mi'an.

Lebih lanjut Mi'an menyampaikan, persoalan infrastruktur masih menjadi salah satu keluhan masyarakat di sejumlah wilayah Bengkulu, yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi.

"Khususnya bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari hasil pertanian dan perkebunan. Sehingga OPD terkait harus memastikan pekerjaan pembangunan infrastruktur dapat diselesaikan sesuai target waktu, dengan tetap mengutamakan kualitas pekerjaan," tutup Mi'an. 

Sumber: