APBD Perubahan TA Dipastikan Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat

BENGKULU, RADARUTARA.ID – Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2026, dipastikan tetap berfokus pada kepentingan masyarakat. 

Ini terungkap dalam jawaban Gubernur Bengkulu atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan APBD Perubahan TA 2026, dalam paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Sabtu 26 September 2026 malam.

"Tak hanya itu, arah kebijakan anggaran juga diarahkan untuk mendukung percepatan pemerataan pembangunan di Provinsi Bengkulu," ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Dr. H. Herwan Antoni saat membacakan jawaban gubernur.

Menurut Herwan, komitmen ini dipastikan setelah mendengar berbagai masukan, saran serta pandangan dari fraksi-fraksi di DPRD yang merupakan bagian fundamental dalam penyempurnaan kebijakan anggaran. 

BACA JUGA:DPRD BU Gelar Sidang Paripurna Penandatanganan KUA-PPAS APBD 2027 dan Perubahan KUA-PPAS 2026

"Sehingga program-program pembangunan yang nantinya dilaksanakan, ditargetkan dapat berjalan secara efektif, efisien dan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat," tegas Herwan.

Dilanjutkan Herwan, dinamika pembahasan anggaran antara eksekutif dan legislatif, tentunya merupakan wujud nyata dari demokrasi yang sehat. 

"Kita selaku pemerintah daerah (Pemda) memandang setiap catatan dan rekomendasi dari dewan, sebagai bentuk kontrol sosial yang konstruktif," ujar Herwan.

Tentu, sambung Herwan, ini semata-mata untuk memastikan setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD Perubahan, benar-benar tepat sasaran dan tidak menyimpang dari perencanaan awal.

"Kita pastikan APBD Perubahan bukan sekadar rutinitas administratif tahunan, melainkan instrumen strategis untuk merespons kebutuhan mendesak masyarakat serta menyesuaikan target pembangunan dengan kondisi riil," kata Herwan.

BACA JUGA:Sidang Paripurna, 7 Fraksi DPRD Bengkulu Utara Sepakat Sahkan Raperda APBD 2025

Herwan menambahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu juga bakal menindaklanjuti setiap poin pandangan fraksi, dengan melakukan penajaman program.

"Terutama pada sektor-sektor yang menjadi prioritas seperti infrastruktur daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan ekonomi kerakyatan," tambah Herwan.

Lebih lanjut Herwan mengemukakan, dengan mengedepankan semangat kolaborasi antara pemda dan DPRD, diharapkan APBD Perubahan TA 2026 dapat menjadi katalis percepatan pembangunan.

Sumber: