Pemeriksaan BPK RI Perkuat Tata Kelola Belanja Daerah
Entry Meeting bersama BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu-Radar Utara / Doni Aftarizal-
BENGKULU, RADARUTARA.ID - Pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu, diyakini dapat memperkuat tata kelola belanja daerah.
Seiring dengan itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu berkomitmen untuk mendukung penuh pemeriksaan pendahuluan, yang mulai dilakukan BPK terkait kepatuhan atas pengelolaan belanja modal serta belanja barang dan jasa tahun 2026.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Dr. H. Herwan Antoni meminta, agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bengkulu, untuk memberikan dukungan penuh.
"Khususnya terhadap proses pemeriksaan, termasuk menyiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan tim pemeriksa," ungkap Herwan.
BACA JUGA:Temuan BPK Rp1,4 Miliar Mulai Dicicil OPD Mukomuko
Menurut Herwan, pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan BPK, merupakan bagian penting untuk mengidentifikasi berbagai hal yang perlu diperbaiki pemerintah daerah (pemda) terutama dalam pengelolaan belanja modal maupun belanja barang dan jasa.
"Sehingga pelaksanaannya dapat berjalan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku," tegas Herwan.
Apalagi, lanjut Herwan, pemeriksaan pendahuluan ini sangat penting bagi pemda, mengingat tujuannya untuk mengidentifikasi apa saja yang harus dilakukan dalam mengelola belanja modal serta belanja barang dan jasa.
"Sehingga dapat sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku,” ujar Herwan.
BACA JUGA:Jadi Objek Pemeriksaan BPK RI, OPD Diingatkan Kooperatif
Herwan menambahkan, Pemprov Bengkulu bakal terus bersinergi dan memberikan dukungan terhadap setiap tahapan pemeriksaan yang dilakukan BPK. Sinergi ini diperlukan agar proses pemeriksaan dapat berjalan efektif.
"Sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi kita, dalam meningkatkan tata kelola keuangan," tambah Herwan.
Lebih lanjut Herwan menyampaikan, pentingnya keterbukaan data dari seluruh OPD. Kelengkapan dan kesesuaian data dinilai penting agar proses sinkronisasi, serta pemeriksaan yang dilakukan tim BPK dapat berjalan dengan baik.
"Data harus terbuka dan disiapkan dengan baik, sehingga proses sinkronisasi dan pemeriksaan dapat dilakukan secara tepat,” tandas Herwan.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
