Dana Revitalisasi Dikelola Swakelola, Dewan Minta Kepsek dan P2SP Hati-hati

RADARUTARA.ID - Sejumlah sekolah tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Bengkulu Utara, menerima dan mengelola anggaran program revitalisasi satuan pendidikan dari pemerintah pusat dengan nilai mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah pada Tahun Anggaran (TA) 2026.

Program revitalisasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, khususnya dari sisi sarana dan prasarana sekolah. 

Dalam pelaksanaannya, kegiatan pembangunan dilakukan secara swakelola oleh pihak sekolah melalui Tim P2SP.

Tim P2SP memiliki sejumlah tugas dan tanggung jawab utama dalam pelaksanaan program tersebut. 

Mulai dari perencanaan dan perancangan, pengelolaan anggaran serta pengadaan, pelaksanaan pembangunan, koordinasi teknis, hingga penyusunan laporan dan pertanggungjawaban kegiatan.

BACA JUGA:Senyap Tapi Pasti, Disdikbud Mukomuko Dapat Tambahan Dana Revitalisasi Lebih Rp30 Miliar

Besarnya anggaran yang dikelola langsung oleh pihak sekolah tersebut mendapat perhatian dari Wakil Ketua Komisi I DPRD Bengkulu Utara, Febri Yurdiman, SE.

Febri mengingatkan seluruh kepala sekolah maupun Tim P2SP yang mendapatkan kepercayaan mengelola program revitalisasi.

Agar menjalankan setiap tahapan kegiatan secara hati-hati, transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, program revitalisasi yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas pendidikan. 

Karena itu, pelaksana di tingkat sekolah harus mampu memastikan seluruh kegiatan benar-benar memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas lingkungan belajar dan infrastruktur pendidikan.

“Harapan kita, seluruh kepala sekolah dan Tim P2SP yang diberikan tanggung jawab ini dapat melaksanakan kegiatan dengan baik dan tepat. 

BACA JUGA:Senyap Tapi Pasti, Disdikbud Mukomuko Dapat Tambahan Dana Revitalisasi Lebih Rp30 Miliar

Jangan sampai program yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan justru menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujar Febri.

Sumber: