Belum Ajukan Pencairan DD, Dua Desa Terancam Dipotong

ARGAMAKMUR, RADARUTARA.ID - Lambannya proses pencairan Dana Desa (DD) tahap II tahun 2026 membuat dua desa di Kabupaten Bengkulu Utara terancam sanksi pemotongan. 

Dari 215 desa yang ada, hanya Desa Sungai Pura di Kecamatan Air Besi dan Desa Bukit Makmur di Kecamatan Pinang Raya yang belum mengajukan pencairan dana desa tahap akhir.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bengkulu Utara, Rahmat Hidayat, S.STP, M.Si, mengungkapkan bahwa kedua desa tersebut terkendala persoalan administrasi. 

Menurutnya, kelengkapan dokumen pertanggungjawaban menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum pencairan dapat dilakukan.

BACA JUGA:Realisasi DD TA 2026 Tuntas, Pemdes Tanjung Alai Pastikan Seluruh Program Terealisasi

"Keduanya terkendala soal pertanggungjawaban dokumen, karena ini syarat wajib jika ingin mengajukan pencairan DD," ujar Rahmat Hidayat.

Ia merinci, Desa Sungai Pura terhambat lantaran belum tuntasnya pertanggungjawaban dana penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

Sementara Desa Bukit Makmur masih memiliki persoalan pada laporan pekerjaan fisik yang bersumber dari dana desa sebelumnya. 

Akibatnya, kedua desa tersebut belum bisa mengajukan pencairan tahap akhir ke pemerintah daerah.

Rahmat menegaskan, pihaknya telah memberikan pendampingan agar kedua desa segera melengkapi dokumen yang kurang. 

BACA JUGA:Percepat BLT DD TA 2026, Pemdes Napal Putih Salurkan Rp900 Ribu untuk 11 KPM

Ia pun mengimbau agar pemerintah desa tidak menunda proses administrasi yang berpotensi menghambat jalannya program pembangunan.

"Desa segera melengkapi dokumen dan mengajukan pencairan. 

Sebab, keterlambatan bukan hanya berpengaruh pada pelaksanaan program desa, tetapi juga berpotensi membawa konsekuensi terhadap alokasi dana desa tahun berikutnya," tegasnya.

Sumber: