Negara Tak Peduli, Koalisi STuEb Layangkan Surat Ketujuh

Soal Dampak PLTU Batu Bara

BENGKULU, RADARUTARA.ID - Ketidakpedulian negara terhadap ancaman operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara, kembali membuat Koalisi Sumatera Terang untuk Energi Bersih (STuEB) melayangkan Surat Perintah Rakyat Sumatera (SPRS).

SPRS ketujuh tersebut kembali dilayangkan untuk Presiden Prabowo Subianto pada Jum'at, 11 September 2026.

"Langkah ini kembali kita ambil, karena negara sama sekali tak menujukka kepeduliannya, terhadap ancaman PLTU batu bara yang kian mempersempit ruang hidup masyarakat," ungkap Konsolidator StuEB, Ali Akbar.

Ali mengaku curiga jika surat ini tidak pernah sampai ke tangan Presiden Prabowo, bahkan pihaknya menduga ada kelompok di istana yang secara sengaja mengenyampingkan informasi tertentu kepada Presiden. 

BACA JUGA:PLTU Batubara Dituding Biang Kerusakan Iklim

"Namun jika tahu dan diam saja, ini menjadi signal kuat jika Presiden Prabowo Subianto memang tidak peduli terhadap keselamatan rakyat korban PLTU batu bara di Sumatera," tegas Ali.

Menurut Ali, sudah tujuh surat yang dilayangkan, dan memerintahkan Presiden Prabowo agar mengakhiri rezim batu bara serta mewujudkan transisi energi yang adil.

"Berpihak pada keselamatan rakyat, dan tidak menjadikan lingkungan hidup sebagai harga yang harus dibayar atas nama pembangunan," kata Ali.

Ali menambahkan, seiring dengan surat ketujuh yang disampaikan pihaknya, jika nanti tetap tidak ada respon, pihanya berencan datang secara langsung ke istana presiden. 

"Kami bakal membawa korban dan bukti-bukti lapangan sebagai fakta, jika apa yang telah kami sampaikan bukan pepesan kosong," tambah Ali.

BACA JUGA:Aksi Hari Bumi, Desak Pemerintah Hentikan PLTU Batu Bara di Sumatera

Sementara itu, Manager Kampanye Kanopi Hijau Indonesia, Cimbyo Layas Kataren mengemukakan, bersamaan dengan surat ketujuh yang dikirimkan ulang tersebut, juga disampaikan beberapa temuan terbaru.

"Temuan itu merupakan dampak krisis iklim yang diperparah oleh model tata kelola yang buruk," beber Cimbyo.

Lebih lanjut Cimbyo mengemukakan, temuan tersebut antara lain terdapat di Bengkulu, yaitu kondisi Pelabuhan Pulau Baai yang merupakan pelabuhan alami terbesar yang ada di Kota Bengkulu terancam hancur akibat krisis iklim dan salah urus. 

Sumber: